MediaMerdeka.com – Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013–2014, Chatib Basri, membeberkan sebuah fakta mengejutkan di balik jebolnya nilai tukar rupiah hingga Rp18.000. Menurut dia isu fiskal tidak ditangani bersama baik oleh pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.
Menurut Chatib, sekitar 23 persen dari total pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS yang terjadi akhir-akhir ini bukan didikarenakankan oleh faktor fundamental ekonomi nasional yang memburuk, melainkan dipicu oleh kecemasan pasar terhadap risiko fiskal pihak pemerintah.
“Artinya saya dapat bilang bahwa soal kita itu merupakan soal confidence risk. Jadi bila isu ini di-address (ditangani), sebetulnya ada harapan ini dapat diperbaiki,” ujar Chatib dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Chatib mencatat bahwa kekhawatiran tersangka pasar ini tecermin dari kenaikan premi risiko Indonesia atau Credit Default Swap (CDS) yang merangkak naik sejak awal tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa investor amat sensitif terhadap ke mana arah kebijakan tata kelola risiko anggaran ke depan.
Di hadapan tersangka usaha, Chatib menguraikan bahwa tugas seorang bendahara negara dalam menyikapi tekanan fiskal di tengah gejolak global sebenarnya amat sederhana. Kerumitan formula ekonomi makro pada akhirnya senantiasa bermuara pada tiga pilihan kebijakan yang absolut.
“Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu amat gampang. Dia cuma punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. Itu, cuma tiga itu,” selorohnya.
Opsi tersebut merupakan menaikkan penerimaan negara (pajak), memangkas pengeluaran (belanja), atau menutup celah pembiayaan lewat utang (pinjaman). Jika satu opsi tidak dapat diambil, maka opsi berikutnya wajib dieksekusi secara berurutan.
“Kalau Anda tidak dapat naikkan, maka Anda wajib potong. Kalau Anda tidak dapat potong, Anda wajib pinjam (utang). As simple as that,” tandas Chatib.
Meski rumusnya terdengar mudah di atas kertas, Chatib mengingatkan situasi nyata di lapangan menciptakan ruang gerak fiskal pihak pemerintah kini kian sempit. Kombinasi dari melemahnya nilai tukar rupiah, perlambatan ekonomi global, hingga tensi geopolitik di Timur Tengah menjadi tembok penghalang yang tebal.
Dari kacamata Chatib, mengambil opsi pertama bersama menaikkan tarif pajak pada saat ini sama sekali bukan langkah yang bijak. Alih-alih menggenjot penerimaan negara, kebijakan tersebut justru berisiko memukul daya beli masyarakat sekitar bawah yang sedang lesu dan melumpuhkan aktivitas dunia usaha yang tengah berjuang bertahan.
“Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak barangkali juga,” tegasnya.
Di sisi lain, jalan pintas melalui opsi ketiga yakni menarik utang baru juga telah menyikapi lampu kuning. Tren suku bunga global yang masih bertengger di level tinggi menciptakan biaya penandatanganan kontrak utang (cost of fund) menjadi terlampau mahal demi dipikul oleh APBN.
“Siapa yang mau pinjam uang kini, cost-nya akan jadi amat mahal,” imbuh Chatib.
Melihat buntunya jalan demi menaikkan pajak maupun menambah utang, Chatib menyarankan pihak pemerintah demi dalam waktu dekat mengambil opsi kedua, yakni menjalankan rasionalisasi anggaran secara ketat namun strategis.
More Read
Langkah memotong belanja secara selektif (cut the spending selectively) dipandang Chatib sebagai obat teramat mujarab yang wajib diambil pihak pemerintah pada saat ini. Langkah berani ini dinilai amat krusial demi menjaga kredibilitas dan keberlanjutan (sustainability) fiskal Indonesia di mata investor global.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
