MediaMerdeka.com – Pencopotan 137 Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai masih belum menyentuh akar persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menyebut masalah utama justru berada pada tata kelola program yang dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Menurut Agus, pergantian kepala dapur cuma menyasar pelaksana di lapangan, sementara persoalan yang makin mendasar masih belum dibenahi.
“MBG amat problematik, mengawali dari aspek perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi,” kata Agus kepada MediaMerdeka.com, Selasa (4/8/2026).
Ia menilai berbagai persoalan yang terus bermunculan dalam pelaksanaan MBG memperlihatkan adanya masalah yang bersifat sistemik, bukan sekadar kesalahan individu.
Karena itu, Agus berpandangan pihak pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh, bahkan menghentikan program tersebut apabila tata kelolanya tidak dalam waktu dekat diperbaiki.
Menurutnya, anggaran MBG akan makin efektif disalurkan langsung kepada siswa penerima manfaat melalui bantuan tunai sebesar Rp15.000 per hari.
“Lebih efektif dan rentenya mengecil,” tegas Agus.
Semasih belumnya, Kepala BGN Sudaryono mengumumkan pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG di berbagai daerah sebagai untukan dari penegakan disiplin dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurut Sudaryono, pencopotan tersebut merupakan bentuk penerapan kebijakan zero tolerance terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di dapur MBG, sekaligus langkah pendisiplinan demi memperbaiki pelaksanaan program.
Reporter: Alif Bintang
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
