MediaMerdeka.com – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 sebagai ekspresi nyata arah pembangunan berbasis ekonomi Pancasila.
Menurut Tamsil, pidato Presiden tidak sekadar memuat kebijakan fiskal tahunan, namun juga memperlihatkan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil dan daerah.
“Pidato Presiden Prabowo merupakan ekspresi keberpihakan yang amat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/5/2026).
Ia menyebutkan konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden memperlihatkan negara tidak boleh lepas tangan dalam menjaga pemerataan hasil pembangunan.
“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, namun negara wajib mengonfirmasi hasil pembangunan tidak cuma dinikmati oleh kelompok yang telah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, merupakan substansi utama ekonomi Pancasila,” katanya.
Tamsil juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang disebut Presiden sebagai bentuk kolaborasi seluruh elemen bangsa demi membangun ekonomi yang makin inklusif.
Ia mengingatkan daerah-daerah penghasil sumber daya selama ini masih belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara adil.
“Indonesia tidak boleh dibangun bersama logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama untuk daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun masih belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” jelasnya.
Selain itu, Tamsil mendukung arahan Presiden kepada bank-bank Himbara agar memprioritaskan pembiayaan untuk UMKM, petani, nelayan, dan pengusaha muda.
“Arahan Presiden kepada bank-bank pihak pemerintah wajib dibaca sebagai mandat konstitusional demi menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh cuma menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, namun juga wajib menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.
Menurut Tamsil, kebijakan tersebut penting demi memperkuat fondasi ekonomi rakyat di tengah ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini makin menguntungkan kelompok usaha besar.
“Presiden benar ketika menyebutkan bahwa situasi bagaikan itu telah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda tersangka usaha wajib memperoleh prioritas pembiayaan. Mereka merupakan fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga memuji dorongan Presiden terhadap pendidikan kewirausahaan untuk generasi muda agar Indonesia mampu melahirkan makin sejumlah pencipta lapangan kerja.
“Bangsa ini tidak boleh cuma mencetak pencari kerja. Kita wajib melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan demi itu, negara wajib hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian demi bertumbuh,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
