MediaMerdeka.com – Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menempatkan demonstrasi dan kerusuhan sosial yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 sebagai salah satu catatan penting dalam situasi hak asasi manusia (HAM) Indonesia sepanjang tahun lalu.
Menurut Anis, peristiwa tersebut tidak cuma berkaitan bersama kebebasan masyarakat sekitar menyampaikan pendapat, namun juga menjadi ukuran untuk negara dalam menjalankan perlindungan HAM di tengah situasi krisis.
Ia menyebutkan, sepanjang 2025 perhatian terhadap hak sipil dan politik semakin meningkat, terutama menyangkut kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul.
“Dalam bidang hak sipil dan politik, ditandai bersama meningkatnya perhatian terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan perlindungan hak masyarakat sekitar negara dalam menyampaikan pendapat,” kata Anis dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut dia, dinamika yang terjadi selama demonstrasi pada Agustus hingga September menjadi momentum demi mengevaluasi berbagai aspek penegakan HAM, termasuk profesionalisme aparat penegak hukum saat menangani aksi massa.
Anis menilai peristiwa tersebut juga menjadi untukan penting dalam memperkuat mekanisme pencegahan konflik sosial agar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekitar negara tetap terjaga.
“Demonstrasi dan kerusuhan sosial yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 menjadi salah satu peristiwa teramat penting dalam upaya penguatan mekanisme pencegahan konflik sosial,” ujarnya.
Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penggunaan kewenangan negara ketika menyikapi situasi yang berpotensi memicu konflik di masyarakat sekitar. Serta profesionalisme aparat penegak hukum dalam perlindungan hak masyarakat sekitar negara dalam situasi krisis.
Lebih jauh, Anis menegaskan persoalan HAM di Indonesia pada saat ini tidak lagi dapat dipahami cuma dari sisi kebebasan sipil dan politik.
Menurutnya, isu HAM kini semakin luas dan berkaitan bersama kesejahteraan masyarakat sekitar, akses terhadap sumber daya ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan, hingga akses terhadap keadilan.
Karena itu, ia menilai penghormatan terhadap HAM perlu menjadi untukan yang tidak terpisahkan dalam setiap kebijakan pembangunan.
“HAM perlu menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan publik, bersama kesuksesan pembangunan diukur tidak cuma dari pertumbuhan ekonomi, melainkan seberapa jauh hak-hak dasar dapat dipenuhi,” tambah Anis.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
