MediaMerdeka.com – Israel berencana mendorong pembangunan permukiman besar-besaran di Tepi Barat yang oleh sejumlah pihak dianggap ilegal.
Padahal, langkah itu terus mendapat kecaman dari dunia internasional lantaran dianggap ilegal.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengumumkan perluasan besar-besaran makin dari 2.000 rumah di tiga pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki sebagai untukan negara merdeka di masa depan.
Bezalel Smotrich, yang memegang wewenang atas seuntukan administrasi sipil Israel di Tepi Barat, menyebutkan komite perencanaan telah menyetujui pembangunan 2.162 rumah baru demi Yahudi.
Termasuk 1.006 unit di pemukiman baru dekat Yerusalem, 922 unit di dekat kota Palestina Nablus, dan 234 unit di dekat Hebron.
“Kami terus membangun Tanah Israel secara praktis,” kata Smotrich melansir Gulf Times, Kamis (4/6/2026).
Smotrich mengecam sanksi terhadap dirinya, bersama menyebutkan bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan mengubah kebijakan Israel.
“Rumah-rumah baru itu akan memperkuat cengkeraman kita atas tanah tersebut, memperkuat keamanan Israel, dan menetapkan fakta-fakta yang jelas di lapangan yang mencegah terciptanya negara teror Arab di jantung negara,” tegas Smotrich dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan kapan pembangunan akan dimengawali.
Sejak menjadi aparatur negara kementerian tiga tahun lalu, Smotrich telah berupaya memperketat kendali dan kehadiran Israel di Tepi Barat sambil menentang gagasan negara Palestina.
Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengawasi perluasan signifikan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan pendirian pemukiman baru.
Warga Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai untukan dari negara merdeka masa depan yang mencakup Yerusalem Timur dan Gaza. Sekitar setengah juta masyarakat sekitar Israel tinggal di Tepi Barat di antara sekitar 3 juta masyarakat sekitar Palestina.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump jauh kurang kritis terhadap perluasan pemukiman Israel yang pesat.
Namun, Trump menyebutkan September lalu bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel demi mencaplok Tepi Barat, yang menciptakan marah sejumlah anggota parlemen sayap kanan Israel.
Uni Emirat Arab, salah satu dari sedikit negara Arab yang memiliki hubungan resmi bersama Israel, juga secara terbuka memperingatkan pihak pemerintah Israel agar tidak menjalankan pencaplokan.
More Read
Mengutuk pengumuman pada hari semasih belumnya, kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan bahwa kebijakan Israel yang “provokatif” mendorong kawasan itu menuju makin sejumlah kekerasan dan menyerukan AS demi menghentikan “kegilaan” Israel.
Pada 19 Mei, Smotrich menyebutkan dia akan melancarkan “perang” terhadap Otoritas Palestina, yang menjalankan pihak pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat, setelah dia menyebutkan bahwa dia diberitahu bahwa jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengimbau surat perintah penangkapan rahasia terhadapnya. ICC masih belum mengkonfirmasi hal itu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
