MediaMerdeka.com – Akademisi Iwan Setiadi menilai kritik terhadap besarnya alokasi dukungan manajemen Keaparatur negara kementerianan Hak Asasi Manusia atau KemenHAM perlu dibaca secara makin hati-hati.
Menurut Iwan, dukungan manajemen dalam struktur anggaran keaparatur negara kementerianan tidak dapat secara otomatis disamakan bersama belanja pegawai atau kebutuhan birokrasi semata.
Ia menyebutkan, dalam perspektif ekonomi publik, belanja dukungan manajemen dapat menjadi fondasi kelembagaan demi mengonfirmasi layanan negara berjalan efektif, termasuk dalam urusan perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia.
“Kalau dukungan manajemen cuma dibaca sebagai belanja pegawai, itu terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam tata kelola anggaran negara, dukungan manajemen dapat mencakup sistem layanan, perangkat kerja, SDM pemeriksa, kanal pengaduan, data pihak korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat,” ujar Doktor Ekonomi dari UNS ini dalam keterangannya, Sabtu (13/6/26).
Hal itu disampaikan Iwan demi merespons kritik anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait komposisi anggaran KemenHAM.
Dari total pagu Rp728,1 miliar, sesejumlah 65,9 persen dialokasikan demi program dukungan manajemen, sementara itu 34,1 persen demi program pemajuan dan penegakan HAM.
Iwan menilai, angka tersebut memang perlu diawasi, namun tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa mayoritas anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat sekitar.
Menurut Iwan, seuntukan alokasi dukungan manajemen justru dapat menjadi prasyarat agar layanan HAM sampai kepada publik.
Tanpa sistem administrasi, basis data, aparatur pemeriksa, unit layanan wilayah, serta koordinasi lintas lembaga, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko berhenti pada dokumen normatif.
“HAM tidak cuma membutuhkan program simbolik. HAM membutuhkan infrastruktur pelayanan. Pengaduan masyarakat sekitar wajib diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dikawal, dan dihubungkan bersama skema pemulihan. Semua itu membutuhkan dukungan manajemen yang kuat,” jelas Iwan.
Menurut Iwan, keaparatur negara kementerianan baru bagaikan KemenHAM membutuhkan investasi kelembagaan pada fase awal.
Investasi itu mencakup penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas SDM, serta jejaring kerja bersama kantor wilayah dan pihak pemerintah daerah.
Dalam kerangka tersebut, kata Iwan, dukungan manajemen wajib dinilai dari output dan manfaatnya, bukan cuma dari label anggarannya.
“Pertanyaan ekonominya bukan sekadar berapa persen dukungan manajemen. Pertanyaan yang makin penting merupakan: apakah anggaran itu menghasilkan layanan HAM yang makin cepat, makin terukur, dan makin dekat kepada masyarakat sekitar?” ujar dia.
More Read
Ia mengimbuhkan, kritik DPR tetap penting sebagai fungsi pengawasan anggaran.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
