MediaMerdeka.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mengimbau pihak pemerintah dalam waktu dekat mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurutnya, program tersebut berisiko tidak efektif apabila dipaksakan tanpa menyesuaikan kondisi geografis, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat sekitar setempat.
Permintaan tersebut disampaikan Marinus usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah. Dalam kunjungan itu, Kantor Wilayah Keaparatur negara kementerianan Hukum Papua memaparkan berbagai kendala pelaksanaan KDMP di lapangan.
Marinus menilai sejumlah layanan yang dirancang dalam program tersebut masih belum sepenuhnya relevan bersama kebutuhan masyarakat sekitar Papua.
Salah satu contohnya, distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai sulit diterapkan di sejumlah kampung pedalaman lantaran keterbatasan akses dan rendahnya kebutuhan masyarakat sekitar terhadap layanan tersebut.
“Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih wajib benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional,” ujar Marinus kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menegaskan pembangunan koperasi tidak boleh cuma berfokus pada penyediaan fasilitas fisik.
Menurutnya, pihak pemerintah wajib mengonfirmasi masyarakat sekitar memiliki kemampuan dan akses demi memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia.
Ia mengingatkan, koperasi yang telah dibangun tidak akan memberi dampak apabila masyarakat sekitar tidak memiliki daya beli atau tidak membutuhkan layanan yang disediakan.
Karena itu, Marinus mendorong pihak pemerintah menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program KDMP di Papua semasih belum implementasinya diperluas.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar anggaran negara digunakan secara makin efisien dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di wilayah terpencil lain yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi serupa bersama Papua.
“Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir lantaran tidak sesuai bersama kondisi lapangan. Anggaran negara wajib benar-benar menyerahkan manfaat untuk masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
