MediaMerdeka.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jakarta mendesak pihak pemerintah menghentikan total Program Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Hal itu menyusul berbagai persoalan yang muncul, tidak cuma terkait tata kelola, namun juga dugaan pemborosan anggaran negara hingga munculnya pihak korban jiwa.
Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sunda Se, menyebutkan penghentian program secara total wajib dilakukan bersamaan bersama pemeriksaan terhadap para pihak yang bertanggung jawab, mengawali dari jajaran keaparatur negara kementerianan hingga direksi PT Agrinas Pangan.
“Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat sewajibnya digunakan demi menyejahterakan kaum Marhaen, bukan dihambur-hamburkan demi proyek pengadaan yang sarat korupsi dan pemborosan anggaran,” kata Deodatus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, pihak pemerintah tidak sewajibnya tetap mempertahankan program yang dianggap tidak berhasil di lapangan dan tidak memiliki urgensi untuk kepentingan masyarakat sekitar.
“Sangat biadab ketika anggaran negara yang boros ini justru digunakan demi membiayai program yang mengorbankan nyawa dan darah rakyat sendiri!” tegasnya.
Selain penghentian program, GMNI Jakarta turut mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap penggunaan anggaran yang mengalir ke PT Agrinas Pangan.
Audit tersebut dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung demi menelusuri penggunaan dana negara dalam pelaksanaan program tersebut.
“Hentikan total program Kopdes Merah Putih. Tidak ada ruang negosiasi atau perbaikan sistem. Program ini wajib dalam waktu dekat ditutup demi menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” ujarnya.
Tak cuma itu, GMNI Jakarta mengimbau aparat penegak hukum mengusut pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih. Pihaknya menilai kematian para peserta berkaitan bersama pola pendidikan dan pelatihan yang disebut bercorak militeristis.
“Menuntut pertanggungjawaban pidana atas tumpahnya darah dan hilangnya 5 nyawa calon manajer akibat pola diklat militeristis yang dipaksakan,” tuturnya.
Dalam pernyataannya, GMNI Jakarta juga menilai persoalan tersebut merupakan untukan dari buruknya kebijakan pihak pemerintah di sektor pangan dan koperasi.
Mereka menyinggung koordinasi kebijakan yang berada di bawah Menko Pangan dan Menteri Koperasi.
DPD GMNI Jakarta menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pihak pemerintah menghentikan Program Kopdes Merah Putih serta mengusut pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
More Read
“Skandal ini merupakan puncak gunung es dari kebijakan pangan dan koperasi yang ugal-ugalan di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
