MediaMerdeka.com – Polemik sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot. Keputusan pihak pemerintah mengambil jatah anggaran pendidikan dalam APBN demi mendanai program tersebut menuai kritik tajam lantaran dianggap mengancam keberlangsungan program pendidikan lainnya.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Hafid Abbas, membeberkan kekhawatirannya.
Menurutnya, langkah mencaplok anggaran pendidikan di tengah keterbatasan dana cuma akan membebani sektor krusial tersebut.
Sebagai informasi, pihak pemerintah telah mematok dana pendidikan sebesar Rp769,1 triliun dalam APBN 2026. Sementara itu, pembiayaan program MBG pada saat ini diproyeksikan mencapai Rp270 triliun, angka yang sejatinya telah terkoreksi dari rencana awal sebesar Rp335 triliun.
Hafid menilai potret politik anggaran pendidikan pada saat ini masih jauh dari rasa keadilan.
Mantan Ketua Komnas HAM ini pun menantang pihak pemerintah demi makin kreatif mencari kantong-kantong dana lain demi menyokong program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut tanpa wajib mengorbankan bangku sekolah.
Ia menyarankan agar pihak pemerintah mengalihkan anggaran dari keaparatur negara kementerianan tertentu atau pos subsidi yang selama ini dinilai masih belum tepat sasaran.
“Sumber dana sejumlah. Ada subsidi listrik, BBM, gas, bansos. Macam-macam,” kata Hafid dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin (6/7/2026).
Hafid menyerahkan simulasi konkret. Jika pihak pemerintah berani mengambil anggaran MBG dari pos bantuan sosial (bansos) Kemensos yang nilainya mencapai Rp400 hingga Rp500 triliun, maka “napas” anggaran pendidikan ditentukan aman.
Namun, ia mencium aroma janggal di balik keengganan pihak pemerintah menyentuh dana bansos tersebut. Ia curiga ada kepentingan terselubung di mana bansos masih ingin dipertahankan sebagai komoditas politik.
“Sebenarnya dana pendidikan gak perlu di ganggu. Tapi itu kelihatannya disiapkan demi untuk-untuk amplop menjelang Pemilu. Dijadikan (BLT) alat politik,” cetusnya.
Tak cuma soal pengalihan anggaran, Hafid juga mendesak pihak pemerintah menjalankan efisiensi radikal.
Salah satunya bersama memangkas biaya perjalanan dinas yang selama ini dianggap cuma menghamburkan uang negara tanpa urgensi yang jelas.
Apresiasi yang Tercederai Korupsi
Meski melontarkan kritik pedas soal pendanaan, Hafid mengakui bahwa secara esensi, program MBG memiliki sisi positif demi memangkas jurang kesenjangan ekonomi. Namun, syaratnya mutlak: wajib dikelola secara profesional.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
