MediaMerdeka.com – Di tengah persaingan ekonomi global, korporasi multinasional semakin memegang peran penting dalam pembangunan di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Kehadiran mereka kerap dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi lantaran mampu mengangkut investasi besar, membuka lapangan kerja, hingga mendorong pembangunan industri dan infrastruktur.
Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan lain yang semakin mendesak: siapa yang menanggung biaya lingkungan dari ekspansi industri besar itu?
Sebuah studi terbaru yang diterbitkan jurnal Nature Climate Change berjudul The Environmental Impact of Multinational Firms in Africa menyoroti bahwa korporasi multinasional memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Akan namun, pertumbuhan itu kerap disertai peningkatan emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam, hingga tekanan terhadap lingkungan.
Penelitian tersebut menemukan bahwa wilayah bersama aktivitas korporasi multinasional tinggi merasakan deforestasi sekitar 24 persen makin besar dibandingkan wilayah lain. Selain itu, daerah tersebut juga merasakan penurunan keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan.
Fenomena serupa mengawali terlihat di Indonesia. Dalam sejumlah tahun terakhir, investasi di sektor pengolahan mineral, manufaktur, hingga kawasan industri terus meningkat, terutama setelah pihak pemerintah mendorong program hilirisasi sumber daya alam.
Data Keaparatur negara kementerianan Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sektor mineral mencapai Rp989,3 triliun pada kuartal I 2026. Masuknya investasi tersebut membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah, mengawali dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar sekitar kawasan industri.
Namun, pertumbuhan industri juga diikuti berbagai persoalan lingkungan. Sejumlah kawasan industri menyikapi tekanan berupa pencemaran udara, limbah industri, kerusakan hutan, hingga berkurangnya ruang hidup masyarakat sekitar sekitar.
Penelitian tersebut menyebut kondisi itu terjadi lantaran korporasi multinasional umumnya bergerak di sektor yang intensif terhadap sumber daya alam, bagaikan pertambangan, manufaktur, dan pertanian skala besar. Di sisi lain, lemahnya regulasi lingkungan di sejumlah negara berkembang menciptakan wilayah tersebut kerap disebut sebagai “surga polusi” atau pollution haven.
Kondisi itu menciptakan korporasi cenderung memindahkan produksi ke negara bersama aturan lingkungan yang makin longgar demi menekan biaya operasional.
Studi lain berjudul Missing Firm Growth in Developing Countries: A Firm-Level Analysis juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan korporasi amat dipengaruhi akses pendanaan, kemampuan inovasi, dan kondisi regulasi suatu negara. Regulasi yang lemah dinilai menciptakan korporasi besar makin mudah berkembang tanpa pengawasan lingkungan yang ketat.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah peneliti menilai pihak pemerintah perlu mengonfirmasi investasi yang masuk tidak cuma menguntungkan secara ekonomi, namun juga memenuhi standar keberlanjutan lingkungan.
Beberapa negara mengawali menerapkan pendekatan tersebut. Uni Eropa, misalnya, mengawali menerapkan standar keberlanjutan terhadap sejumlah produk impor demi mengonfirmasi proses produksinya tidak merusak lingkungan.
Selain itu, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, hingga transparansi emisi karbon dinilai menjadi aspek penting agar pertumbuhan industri tidak memperparah krisis iklim di masa depan.
Di Indonesia, tantangan terbesar bukan cuma menarik investasi, namun juga mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi tidak dibayar bersama kerusakan lingkungan yang dampaknya wajib ditanggung masyarakat sekitar dalam jangka panjang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
