MediaMerdeka.com – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Keaparatur negara kementerianan Perhubungan, Keaparatur negara kementerianan Pekerjaan Umum, PT KAI, KNKT, Basarnas, hingga Korlantas Polri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026), demi membedah tragedi kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur sejumlah waktu lalu.
Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan, peringatan kepada seluruh mitra kerja pihak pemerintah agar menyerahkan keterangan yang jujur dan apa adanya terkait kronologi serta penyebab kecelakaan.
Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada para pihak korban.
“Karena ini menyangkut nyawa. Saya waktu telepon-telepon bersama Pak Menteri Perhubungan, ‘Pak Menteri kita ungkap ini apa adanya’. Saya telah sampaikan kepada Pak Menteri Perhubungan, mari kita ungkap ini apa adanya. Karena ini tanggung jawab kita kepada pihak korban, kepada nyawa yang hilang. Kalau kita berbohong pada pada saat ini, kita berbohong juga kepada mereka yang telah pergi,” tegas Lasarus dalam awal rapat.
Lasarus menyoroti ketidak berhasilan sistem kendali yang menyebabkan kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak kereta yang sedang berhenti. Menurutnya, secara akal sehat, posisi setiap kereta sewajibnya terpantau melalui Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka).
“Kita ingin evaluasi, kenapa Argo Bromo Anggrek tidak dapat dikendalikan sampai menabrak kereta yang sedang berhenti? Apakah teknologi yang kita miliki tidak dapat mengendalikan situasi bagaikan ini? Di Gapeka itu kan tentu ketahuan posisi kereta dan tenggang waktunya. Kami ingin tahu apakah hitungan teknis ini telah mencakup mitigasi apabila ada kendala di depan,” ujarnya.
Selain masalah sistem kendali, Lasarus memaparkan data yang mengkhawatirkan terkait sejumlahnya perlintasan sebidang yang menjadi titik rawan kecelakaan.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 3.600 hingga 4.000-an perlintasan sebidang di Indonesia, di mana sejumlah di antaranya tidak memiliki penjaga.
“Peluang demi terjadi hal serupa amat barangkali bersama sejumlahnya perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Pertanyaan masyarakat sekitar merupakan: hal ini bakal terjadi lagi atau tidak? Mitigasinya bagaikan apa?” cetus politisi PDI Perjuangan tersebut.
Meskipun mendesak pengungkapan fakta secara blak-blakan, Lasarus menegaskan bahwa fokus Komisi V bukanlah demi mengambil alih ranah hukum yang menjadi wewenang kepihak kepolisianan.
Fokus utama DPR merupakan mengevaluasi sistem agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
“Kita bukan mencari siapa yang salah, itu urusan pihak kepolisian. Tapi kita mencari di mana titik lemah dari sistem yang kita punya pada hari ini. Orang bijak bilang, tidak cukup cerdas kita bila sampai jatuh di lubang yang sama dua kali,” tambahnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
