MediaMerdeka.com – Kelompok masyarakat sekitar yang mengatasnamakan sebagai Bandung Barat Bersatu menjalankan aksi di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pihak pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Koordinator aksi, M Ridho menyebutkan, mereka datang ke Jakarta, lantaran keresahan yang mereka alami telah berada di titik puncak.
Masyarakat mengaku telah muak bersama lambannya pembangunan, tata kelola pihak pemerintahan, kondisi keuangan daerah, hingga pengelolaan aset milik pihak pemerintah daerah.
Ridho juga mengimbau pihak pemerintah dan DPR RI tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat sekitar Bandung Barat.
“Kami datang ke Jakarta ingin pihak pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, menyaksikan, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat sekitar Bandung Barat,” kata Ridho, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).
Ridho juga menegaskan bahwa tuntutan massa bukan semata-mata persoalan pergantian aparatur negara. Namun makin kepada evaluasi kinerja dan tata kelola pihak pemerintahan.
“Kalau memang kinerjanya baik, buktikan kepada masyarakat sekitar. Kalau ada yang tidak beres, evaluasi dan ambil tindakan sesuai aturan,” jelasnya.
Ridho juga mengimbau agar Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir dievaluasi.
Massa bahkan mendesak agar Ade Zakir demi dicopot bila dinilai telah tidak mampu menjawab kebutuhan dalam percepatan pembangunan daerah.
Ridho juga menyinggung persoalan aset daerah dan mengimbau adanya transparansi mengenai keberadaan serta pengelolaannya.
“Kami mengimbau seluruhnya dibuka secara transparan dan diperiksa oleh lembaga yang berwenang apabila memang terdapat indikasi pelanggaran,” tegasnya.
Menurut Ridho, pihaknya juga menyoroti realisasi anggaran dan pembangunan daerah. Saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat perbaikan sekolah hingga pelayanan publik yang baik.
“Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas. Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya!.
More Read
Sorotan berikutnya diarahkan pada persoalan jabatan aparatur yang kosong maupun masih diisi aparatur negara pelaksana dalam waktu berkepanjangan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
