MediaMerdeka.com – Presiden Prabowo Subianto amat kesal bersama pengelolaan BUMN yang berantakan selama ini. Hal ini terlihat dari jumlah BUMN, anak hingga cucu yang amat fantastis.
Maka dari itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin membentuk pengadilan Adhoc demi mencari siapa saja yang salah dalam pengelolaan BUMN selama ini.
Bahkan, dia akan mengusut para direksi BUMN dalam 30 tahun kebelakang demi mencari tahu apa saja permasalahan pengelolaan BUMN selama ini.
“Mungkin wajib kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus demi kita usut… demi kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang barangkali,” ujar Prabowo Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, BUMN itu bukan milik segelintir orang maupun direksi itu sendiri. Secara tegas, BUMN itu mili seluruh rakyat Indonesia.
“Saudara-saudara, BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN, BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana untuk penguasa,” ucapnya.
Prabowo pun merasa kaget bersama jumlah BUMN, anak, cucu dan cicit selama ini. Ia mengira BUMN berjumlah 400 korporasi saja, tapi ini jumlahnya mencapai 1.074 korporasi.
“Dan BUMN-BUMN ini terkadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pihak pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana dapat terjadi bagaikan ini,” bebernya.
Prabowo mengimbuhkan, sejumlahnya jumlah BUMN juga amat tidak efektif. Pasalnya, sejumlah BUMN yang memoles laporan keuangan.
“Saudara-saudara, terlalu sejumlah BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja itu untungnya itu,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
