MediaMerdeka.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tidak sekadar menjadi forum rutin pergantian kepemimpinan.
Di balik agenda menentukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) demi lima tahun ke depan, terselip tarik-menarik kepentingan, persoalan aturan organisasi, hingga pertanyaan tentang sejauh mana negara berada di luar kontestasi internal NU.
Salah satu isu yang teramat menyita perhatian menjelang muktamar merupakan munculnya nama Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam bursa Ketua Umum PBNU.
Kabar Nasaruddin mundur dari kabinet demi maju sebagai calon Ketua Umum PBNU bahkan sempat beredar luas di media sosial dan grup percakapan.
Namun, isu itu dibantah langsung oleh Nasaruddin. Ia menegaskan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dan memilih berkonsentrasi menolong Presiden Prabowo Subianto.
“Yang terbaik buat saya, makin baik saya berkonsentrasi di Keaparatur negara kementerianan Agama, tanpa wajib meninggalkan konsen saya terhadap Nahdlatul Ulama,” tegas Nasaruddin dikutip dari keterangan resmi Keaparatur negara kementerianan Agama, Kamis (27/8/2026).
Menariknya, isu tersebut tidak muncul tanpa konteks. Semasih belumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memang memasukkan Nasaruddin dalam daftar figur yang berpeluang maju bersama sejumlah nama lain, termasuk KH Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Di sinilah salah satu simpul persoalan Muktamar ke-35 terlihat. Jika Nasaruddin maju, statusnya sebagai Menteri Agama berhadapan bersama aturan internal NU mengenai larangan rangkap jabatan.
Ketentuan tersebut merupakan hasil kesepakatan Muktamar Lampung dan cuma dapat diubah oleh muktamirin dalam forum muktamar.
Artinya, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang memiliki popularitas atau dukungan, namun juga apakah aturan organisasi akan dipertahankan atau justru dibuka ruang perubahan.
Namun, Nasaruddin akhirnya memilih keluar dari pusaran tersebut. Ia mengaku mendapat dukungan dari sejumlah kolega dan sahabat, namun mengimbau maaf kepada pihak yang telah membayangkan dirinya memimpin PBNU.
Ketika satu nama meredup, nama lain justru menguat.
Gus Kikin muncul bersama modal yang berbeda. Pengasuh Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua PWNU Jawa Timur itu memperoleh mandat dari PWNU Jawa Timur bersama PCNU se-Jawa Timur demi maju dalam kontestasi.
Wakil Rais PWNU Jawa Timur KH Abdul Matin Djawahir menegaskan pencalonan tersebut bukan keinginan pribadi Gus Kikin, melainkan hasil keputusan struktur NU Jawa Timur.
Gus Kikin juga mengangkut modal simbolik yang kuat. Ia merupakan cicit KH M Hasyim Asy’ari, pendiri NU, serta penerus kepemimpinan Pesantren Tebuireng setelah wafatnya KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah. Di saat bersamaan, ia memiliki pengalaman organisasi sebagai Ketua PWNU Jawa Timur periode 2024-2029.
Namun, kekuatan Gus Kikin tidak cuma bertumpu pada garis keturunan. Pengasuh Pondok Pesantren Al Aqobah International School KH A Junaidi Hidayat menilai pemimpin NU membutuhkan kombinasi kapasitas keilmuan, manajerial, jaringan, serta kemampuan membangun kekuatan ekonomi dan pendidikan organisasi.
Gus Kikin sendiri memilih narasi yang relatif berbeda dari kontestasi politik terbuka. Ia menyebut pencalonannya sebagai amanah, bukan ambisi pribadi. Alih-alih kampanye terbuka, ia mempersejumlah silaturahmi ke pesantren dan tokoh NU di berbagai daerah.
More Read
Pertarungan akhirnya bukan semata soal nama, namun tentang arah NU. Gus Kikin menawarkan penguatan kembali fondasi organisasi melalui Qanun Asasi, adab, ukhuwah, sanad keilmuan, dan politik kebangsaan.
Di sisi lain, negara memilih menampilkan posisi seolah berada di luar arena. Presiden Prabowo saat membuka muktamar menegaskan tidak mengatur jalannya forum tersebut.
Semasih belumnya, Gus Ipul juga menyebut Presiden menyerahkan kepercayaan penuh kepada muktamirin demi menjalankan musyawarah tanpa campur tangan pihak luar.
Pesan tersebut menjadi penting lantaran NU bukan organisasi biasa. Prabowo bahkan menegaskan hubungan antara NU dan Indonesia dalam satu kalimat: “NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun.”
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam pembukaan muktamar justru mengangkat semangat ta’awun atau tolong-menolong sebagai fondasi kehidupan masyarakat sekitar. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengingatkan pentingnya kepemimpinan agama diberikan kepada orang yang kompeten.
Dengan demikian, intrik Muktamar ke-35 NU sesungguhnya berada pada persimpangan antara aturan dan figur, mandat struktur dan popularitas, tradisi organisasi dan kebutuhan perubahan, serta kedekatan bersama kekuasaan dan independensi NU.
More Read
Sabtu (29/8/2026), muktamirin akan menentukan jawabannya. Bukan cuma siapa yang duduk di kursi Ketua Umum PBNU, namun juga ke mana organisasi terbesar di Indonesia itu akan diarahkan memasuki fase berikutnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
