MediaMerdeka.com – Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat sekitar desa yang tidak memakai dolar. Tulus menilai pernyataan tersebut menyesatkan.
Tulus menyebutkan memang benar masyarakat sekitar di desa tidak memakai mata uang dolar. Bahkan, menurutnya, masyarakat sekitar di perkotaan juga tidak bertransaksi langsung memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari.
“Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan. Musababnya jelas, gamblang!” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Tulus menilai ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih amat tinggi. Ia membeberkan sejumlah komoditas yang nyaris tidak dapat lepas dari impor, mengawali dari kedelai sebesar 80 persen, gandum 100 persen, bawang putih 100 persen, BBM 60 persen, gas elpiji 80 persen, hingga aspal demi pembangunan jalan sebesar 90 persen.
“Jadi bila rupiah remuk vs dolar rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik! Karena impor demi membelinya pakai devisa, alias dolar,” katanya.
Tulus mengingatkan bahwa produk impor tentu amat terpengaruh oleh kurs dolar. Jika nilai dolar terus melonjak, maka biaya impor juga akan meningkat, baik yang ditanggung pihak swasta maupun negara.
“Jika harga minyak mentah terus melangit, dan kurs dolar terus melangit juga; pihak pemerintah akan semakin pening lantaran wajib menambah subsidi energi dari APBN. Jika harga kedelai di pasar internasional naik, endingnya harga tempe akan naik pula. Artinya rakyat kecil akan makin tercekik dan mendelik,” kata Tulus.
Selain tingginya ketergantungan impor, Tulus juga menilai anjloknya nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya produksi korporasi. Kondisi tersebut dapat menggerus arus kas korporasi dan berpotensi memicu persoalan lain, bagaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun produk yang tidak terserap pasar.
“Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak amat buruk untuk masyarakat sekitar kelas manapun, apalagi masyarakat sekitar menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan. Artinya amat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah bukan urusan orang desa,” kata Tulus.
Tulus menyebutkan sewajibnya Prabowo menyerahkan ketentuan kepada masyarakat sekitar dan memperlihatkan upaya konkret demi menstabilkan kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS.
“Bukan malah meninabobokkan masyarakat sekitar, bahkan menyerahkan pernyataan yang misleading,” kata Tulus.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
