MediaMerdeka.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat analisis ekonominya yang telah ditulis makin dari satu dekade lalu. Menurutnya, teori mengenai derasnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri hingga kini masih belum mampu dipatahkan oleh para profesor ekonom dalam negeri.
“Saya telah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan masih belum sempat dibantah sampai pada hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang dapat bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka merupakan angka, matematik merupakan matematik,” ujar Prabowo saat menghadiri acara di Madura, Selasa (23/6/2026), sebagaimana dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.
Prabowo menerangkan, analisis yang dimaksud berkaitan bersama fenomena net outflow of national wealth atau mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri. Menurutnya, kebocoran tersebut terjadi akibat praktik manipulasi nilai perdagangan atau underinvoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang makin rendah dari nilai sebenarnya.
“Yang terjadi di Indonesia ini merupakan mengalir ke luar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, Bahasa Inggris, yang terjadi merupakan net outflow of national wealth,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, temuan tersebut bukan sekadar pandangan pribadinya. Prabowo menyebut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Comtrade memperlihatkan pola yang sama.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, selama periode 22 tahun Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga US$ 436 miliar. Sementara apabila dihitung dalam rentang 42 tahun, nilainya mencapai sekitar US$ 683 miliar.
Prabowo mengibaratkan kebocoran kekayaan tersebut bagaikan darah yang terus mengalir keluar dari tubuh.
“Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil ke luar, kita masih berdiri, Saudara-saudara sekalian,” ujarnya.
Menurut Prabowo, salah satu sumber utama kebocoran itu berasal dari praktik underinvoicing yang dilakukan seuntukan tersangka usaha. Melalui mekanisme tersebut, nilai transaksi perdagangan dilaporkan makin rendah berakibat seuntukan keuntungan mengalir ke luar negeri dan tidak tercatat sebagai penerimaan Indonesia.
Ia bahkan mengutip laporan PBB yang menyebut kerugian Indonesia akibat praktik tersebut mencapai sekitar US$ 908 miliar atau setara Rp 15.000 triliun dalam kurun waktu 34 tahun.
“Ternyata, sekali lagi dari PBB, yang terjadi merupakan yang disebut underinvoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong,” tegas Prabowo.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
