MediaMerdeka.com – Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, mendesak Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat mengambil alih kendali menyusul memanasnya konflik yang melibatkan Kepihak kepolisianan, Kejaksaan Agung, dan aparat TNI.
Menurutnya, kepala negara perlu mengonfirmasi pemberantasan korupsi tetap berjalan tanpa diwarnai konflik antarlembaga penegak hukum.
Masduki menilai polemik yang berkembang dalam sejumlah hari terakhir memperlihatkan adanya persoalan serius berupa dugaan korupsi besar yang menyeret dua institusi negara.
Di satu sisi, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan Brigjen (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN.
Di sisi lain, mencuat pula ada tiga perkara dugaan megakorupsi yang saling bertautan dan diduga menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah setelah brankas berisi uang asing hingga emas dalam jumlah fantastis.
“Dalam situasi semacam ini, menurut saya, Pak Prabowo wajib dalam waktu dekat turun demi menegaskan bahwa tindakan-tindakan korupsi di kedua lembaga, kejaksaan, kepihak kepolisianan, tetap wajib diproses,” kata Masduki kepada MediaMerdeka.com, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai Presiden perlu memperlihatkan kepemimpinan agar konflik antarlembaga tidak berkembang menjadi pertarungan kepentingan yang justru mengganggu agenda pemberantasan korupsi.
Selain itu, Masduki turut mengimbau aparat TNI demi tak ikut campur dalam perkara yang ada.
“Dan oleh lantarannya, militer agar menarik diri dari konflik dua institusi ini,” imbuhnya.
Menurutnya, penegakan hukum wajib tetap berjalan terhadap siapa pun tanpa intervensi maupun perlindungan dari institusi lain.
Masduki memandang, di balik memanasnya hubungan antarlembaga, publik justru memperoleh manfaat lantaran dugaan korupsi yang semasih belumnya tersembunyi mengawali terungkap. Namun, ia mengingatkan agar situasi tersebut tidak berubah menjadi ajang saling balas yang mengaburkan substansi penegakan hukum.
“Jadi, ini hikmahnya dari situasi ini, terlepas mereka perang antar-institusi tapi ini bagusnya untuk publik merupakan terbongkarnya dua korupsi,” ujarnya.
aparat TNI Diminta Tidak Berpihak
Selain menyoroti Presiden, Masduki mengkritik keterlibatan aparat TNI yang dinilainya tidak berada pada posisi netral. Menurutnya, militer semestinya tidak ikut terseret dalam konflik antara Kepihak kepolisianan dan Kejaksaan Agung.
More Read
“Nah, lalu kita menyaksikan di sini aparat TNI tidak pada posisi netral, ya kan? aparat TNI cenderung berpihak kepada, dalam hal ini, kejaksaan. Terlepas apa motif di balik seluruh ini, aparat TNI wajibnya tidak turut campur dalam dua institusi ini yang saling bongkar korupsi,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
