MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada di kisaran 5,6 persen hingga 6,0 persen secara tahunan (year-on-year atau yoy).
Menkeu Purbaya menyebutkan bila proyeksi pertumbuhan ekonomi itu dilakukan lewat sinergi kebijakan antara lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,6%–6,0% year-on-year, ditopang berbagai sinergi kebijakan pihak pemerintah dan lembaga anggota KSSK demi menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan,” katanya dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Senin (2/8/2026).
Purbaya memaparkan, koordinasi kebijakan antara pihak pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi sepanjang triwulan II dan berlanjut tumbuh 15,4 persen pada Juli 2026, bersama fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik.
Selain itu, aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir triwulan II, namun kembali melanjutkan ekspansi pada Juli 2026 bersama PMI manufaktur di level 50,2.
“Yang memperlihatkan pemulihan optimisme tersangka usaha,” lanjutnya.
Purbaya yang juga Ketua KSSK menyebut bila ekonomi RI selama triwulan kedua 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global.
Menurutnya, daya beli masyarakat sekitar tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga, didukung oleh peran shock absorber APBN dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah.
Selain itu, investasi diperkirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pihak pemerintah.
Kemudian, konsumsi pihak pemerintah diperkirakan tumbuh positif sejalan bersama percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara, dan penyaluran bantuan sosial.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
