MediaMerdeka.com – Riset dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia membongkar postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang menyimpan anomali besar terkait pengelolaan utang negara. Sebab defisit APBN 2027 ditargetkan turun, tapi utang baru Pemerintah justru melonjak tajam.
Berdasarkan kajian CORE Insight No. 21 bertajuk Di Balik Label Ekspansif: Beban Tersembunyi RAPBN 2027, defisit anggaran pada RAPBN 2027 memang dirancang menyusut sebesar Rp63,1 triliun menjadi Rp671,2 triliun, atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Secara kasat mata, penurunan rasio defisit ini menyerahkan kesan seolah-olah tekanan utang dan ketergantungan fiskal pihak pemerintah mengawali berkurang. Namun, data pembiayaan memperlihatkan realitas sebaliknya.
Nilai pembiayaan utang baru pada 2027 justru melonjak naik mencapai Rp876,3 triliun. Angka penarikan utang baru ini membengkak hingga sekitar Rp205 triliun makin besar daripada kebutuhan riil demi menutup defisit anggaran resmi.
“Defisit yang mengecil ternyata tidak menciptakan kebutuhan utang ikut berkurang,” tegas riset CORE Indonesia.
“Penghematan lantaran itu cuma terjadi pada anggaran yang dihitung sebagai defisit, sementara penambahan utang tetap berjalan lewat pos yang tidak masuk hitungan tersebut,” lanjutnya lagi.
CORE membeberkan bahwa selisih dana jumbo sebesar Rp205 triliun dari penarikan utang baru tersebut dialokasikan demi membiayai penambahan penyertaan modal dan investasi pihak pemerintah. Pos investasi ini dicatat secara terpisah dan berada di luar komponen perhitungan defisit APBN.
Praktik pengalihan pencatatan ini dinilai menciptakan rasio defisit APBN seolah-olah membaik di atas kertas, padahal akumulasi utang fisik pihak pemerintah terus bertambah pesat.
Angka penarikan utang Rp876,3 triliun tersebut bahkan masih belum memperhitungkan pembiayaan kembali (refinancing) demi utang lama yang akan jatuh tempo dan wajib digulirkan ulang (rollover).
“Rasio defisit yang membaik bersama demikian tidak dapat dibaca sebagai berkurangnya tekanan utang,” tulis laporan tersebut.
Ancaman Beban Bunga dan Suku Bunga Tinggi
Ketergantungan pada pembiayaan utang yang tetap tinggi ini terjadi di tengah ketatnya kondisi moneter dan pasar keuangan. Bank Indonesia (BI) mencatat kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1.913 triliun per Juli 2026.
Dengan BI-Rate yang bertahan di kisaran 5,75 persen, biaya imbal hasil utang yang wajib ditanggung pihak pemerintah menjadi amat mahal. Dampaknya langsung terasa pada struktur belanja negara.
Pada RAPBN 2027, pembayaran bunga utang membengkak Rp68,1 triliun dan menyedot hingga 44 persen dari total tambahan belanja negara yang sebesar Rp154,8 triliun.
CORE mengingatkan bahwa strategi menutupi kebutuhan investasi melalui utang di luar hitungan defisit resmi tidak menghilangkan risiko keuangan negara. Jika investasi pihak pemerintah tidak menghasilkan imbal hasil (return) yang setara bersama biaya utang, beban pembiayaan tersebut pada akhirnya akan kembali menggerogoti ruang gerak APBN di masa mendatang.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
