MediaMerdeka.com – Pemerintah Singapura tengah menjadi sorotan setelah muncul wacana penerapan hukuman cambuk untuk siswa yang terlibat kasus perundungan di sekolah.
Menteri Pendidikan Desmond Lee menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan secara terbatas dan cuma sebagai langkah terakhir dalam penegakan disiplin.
“Sekolah-sekolah kami memakai hukuman cambuk sebagai tindakan disiplin apabila seluruh tindakan lain tidak memadai, mengingat beratnya pelanggaran,” kata Lee, dikutip AFP.
“Hukuman itu mengikuti protokol ketat demi mengonfirmasi keselamatan siswa,” imbuhnya lagi.
Lee menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman ini tidak dilakukan sembarangan.
Setiap keputusan wajib memperoleh persetujuan kepala sekolah dan cuma boleh dilakukan oleh tenaga pendidik yang memiliki kewenangan.
Selain itu, pihak sekolah juga akan mempertimbangkan sejumlah aspek semasih belum menjatuhkan hukuman, bagaikan tingkat kedewasaan siswa serta apakah tindakan tersebut dapat menolong mereka memahami kesalahan dan memperbaiki perilaku.
Dalam penjelasannya, Lee juga merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Singapura, di mana hukuman cambuk cuma diperdemikan untuk siswa pria.
“Perempuan tidak boleh dihukum bersama cambuk,” jelas Desmond Lee lagi.
Setelah hukuman dijalankan, sekolah diwajibkan demi tetap memantau kondisi fisik dan psikologis siswa, termasuk menyerahkan pendampingan melalui konseling.
Rencana ini langsung memicu perdebatan di parlemen Singapura. Sejumlah anggota mempertanyakan mekanisme penerapan serta dampaknya terhadap penanganan kasus perundungan di lingkungan pendidikan.
Semasih belumnya, Keaparatur negara kementerianan Pendidikan Singapura telah mengeluarkan pedoman baru yang makin ketat terhadap pelanggaran berat, termasuk bullying atau perundungan.
Dalam aturan tersebut, tersangka dapat dikenai hukuman cambuk antara satu hingga tiga kali.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama kelompok pemerhati hak asasi manusia.
More Read
Organisasi Kesehatan Dunia bahkan semasih belumnya menegaskan bahwa hukuman fisik terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak negatif dan tidak menyerahkan manfaat jangka panjang.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
