MediaMerdeka.com – Antrean panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau. Kondisi ini berlangsung meski kuota bahan bakar minyak (BBM) demi wilayah tersebut dinyatakan telah terpenuhi. Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah mengajukan penambahan kuota.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dewi Juliani, mendesak agar persoalan ini dalam waktu dekat ditelusuri dan ditangani bersama langkah konkret.
Menurutnya, ketersediaan kuota sewajibnya berbanding lurus bersama kelancaran penyaluran di lapangan.
“BBM wajib tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai perdemiannya demi kepentingan masyarakat sekitar,” kata Dewi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat menghadiri rapat koordinasi mengenai distribusi dan kelangkaan BBM yang digelar di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Dalam forum tersebut, Dewi menekankan pentingnya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
Dewi mempertanyakan penyebab antrean panjang yang masih terjadi di hampir setiap SPBU.
Ia menilai perlu ditentukan apakah alokasi BBM benar-benar tersalurkan secara optimal, bagaimana alur distribusinya hingga ke tingkat SPBU, serta faktor apa yang menciptakan masyarakat sekitar tetap kesulitan memperoleh BBM.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan penambahan kuota benar-benar mengangkut dampak nyata untuk masyarakat sekitar.
“Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean,” kata dia.
Lebih lanjut, Dewi mengimbau Pertamina, pihak pemerintah daerah, dan instansi terkait memperkuat koordinasi demi mengidentifikasi hambatan distribusi sekaligus menindak tegas setiap indikasi pelanggaran yang didukung bukti.
Persoalan distribusi ini juga mendapat sorotan dari mantan Gubernur Riau, Brigjen aparat TNI (Purn) Edy Natar Nasution. Dalam rapat yang sama, Edy menyoroti dugaan penyimpangan distribusi dan mengindikasikan adanya peran mafia BBM di balik persoalan tersebut.
“Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, namun yang ada merupakan mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang menjalankan kecurangan lantaran adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar bersama Pertamina Dex maupun Dexlite,” kata Edy dalam rapat tersebut.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Achmad, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, serta perwakilan organisasi masyarakat sekitar, bagaikan GMKR Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB).
More Read
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BBM di Riau, mengawali dari pemenuhan kuota, mekanisme distribusi, hingga pengawasan dan penanganan dugaan penyimpangan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
