MediaMerdeka.com – Pesatnya pembangunan infrastruktur energi terbarukan di berbagai negara kerap memunculkan perdebatan terkait perubahan fungsi lahan. Di satu sisi, kebutuhan energi bersih terus meningkat demi menekan emisi gas rumah kaca. Namun di sisi lain, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar berpotensi bersinggungan bersama lahan pertanian produktif maupun habitat penting keanekaragaman hayati.
Menjawab tantangan tersebut, tim peneliti dari Cornell University, The Nature Conservancy (TNC), U.S. Geological Survey (USGS), dan Central Michigan University mengembangkan model pemetaan yang dapat menolong menentukan lokasi pembangunan PLTS utilitas bersama mempertimbangkan kepentingan energi, pertanian, dan lingkungan secara bersamaan.
Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal Geography and Sustainability. Melalui model ini, para peneliti berupaya mengidentifikasi wilayah yang teramat sesuai demi pengembangan energi surya sekaligus meminimalkan potensi konflik penggunaan lahan.
Penelitian dilakukan bersama menilai wilayah berdasarkan tiga prioritas yang kerap kali saling bersaing, yakni biaya pembangunan terendah, perlindungan lahan pertanian, dan konservasi lingkungan. Pendekatan ini mebarangkalikan para pengambil kebijakan demi mengidentifikasi makin awal area yang berpotensi menimbulkan konflik atau membutuhkan kompromi dalam proses pengembangan energi surya.
“Terdapat konflik penggunaan lahan yang terkait bersama pengembangan energi surya lantaran ada berbagai pihak yang tertarik pada keanekaragaman hayati, pertanian, dan energi, namun pada kenyataannya hal-hal tersebut saling berinteraksi dalam sebuah keterkaitan,” ujar penulis senior penelitian sekaligus Assistant Professor of Natural Resources and the Environment di Ashley School of Global Development and the Environment, Steve Grodsky.
Hasil studi memperlihatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang saling memengaruhi. Ketika perlindungan lahan pertanian menjadi prioritas utama, sekitar 80 persen potensi lokasi di lahan pertanian utama dapat dipertahankan dari pembangunan energi surya. Namun, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan risiko deforestasi lantaran pembangunan panel surya dapat bergeser ke kawasan berhutan.
Sebaliknya, apabila pembangunan menghindari area ekologis yang sensitif, biaya tahunan cuma meningkat sekitar 0,17 persen. Dampaknya, lokasi pembangunan makin sejumlah diarahkan ke padang rumput, ladang jerami, dan lahan pertanian yang telah diolah.
New York dipilih sebagai studi kasus lantaran memiliki target iklim yang ambisius. Melalui undang-undang perlindungan iklim yang disahkan pada 2018, negara untukan tersebut menargetkan 70 persen kebutuhan listrik berasal dari energi terbarukan pada 2030 dan mencapai 100 persen pada 2040.
Dalam penelitian ini, para ilmuwan memakai skenario pengembangan tenaga surya skala utilitas teramat agresif yang disusun oleh New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Skenario tersebut mengasumsikan pengurangan emisi gas rumah kaca makin dari 85 persen pada 2050.
Untuk mencapai target tersebut, New York diperkirakan membutuhkan kapasitas energi surya sekitar 46.000 megawatt yang memerlukan lahan seluas 107.700 hektar. Meski angka tersebut cuma seuntukan kecil dari total luas wilayah New York yang mencapai 30 juta hektar, kebutuhan lahan tetap menjadi perhatian lantaran wilayah tersebut juga mencakup sekitar 6,5 juta hektar lahan pertanian dan 4,5 juta hektar kawasan lindung.
Menurut penulis utama penelitian, Adam Gallaher, selama ini penentuan lokasi pembangkit tenaga surya umumnya berfokus pada biaya pembangunan teramat rendah dan kecepatan implementasi proyek. Namun pendekatan tersebut kerap memicu penolakan masyarakat sekitar yang khawatir terhadap hilangnya lahan pertanian produktif dan meningkatnya penebangan hutan.
“Secara tradisional, penentuan lokasi pembangkit tenaga surya dievaluasi melalui tujuan biaya terendah di mana tujuan utamanya merupakan menempatkan energi bersama cepat, hemat biaya, dan mengonfirmasi keandalan. Tetapi ada sejumlah penolakan dari masyarakat sekitar terkait keinginan demi melindungi lahan pertanian utama dan kekhawatiran tentang penebangan hutan secara besar-besaran,” kata Gallaher.
Model yang dikembangkan para peneliti memanfaatkan berbagai data, mengawali dari jarak ke jalan dan jaringan transmisi listrik, jenis tanah, hingga penggunaan lahan terkini. Data lingkungan dan pertanian diperoleh dari sejumlah lembaga, termasuk TNC, Departemen Konservasi Lingkungan New York, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat.
Meski dikembangkan memakai data New York, model ini dirancang agar dapat diterapkan di berbagai wilayah lain yang menyikapi tantangan serupa. Para peneliti menyimpulkan bahwa transisi menuju energi terbarukan yang memperhatikan aspek ekologis dan ketahanan pangan tetap mebarangkalikan dilakukan bersama tambahan biaya yang relatif kecil. Dengan perencanaan yang tepat, pengembangan energi surya tidak wajib mengorbankan lahan pertanian maupun habitat penting untuk keanekaragaman hayati.
More Read
Penulis: Vicka Rumanti
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
