MediaMerdeka.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi anggapan seuntukan masyarakat sekitar yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran negara berakibat mengorbankan sektor lain. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar.
Sudaryono mengaku geram membaca berbagai komentar di media sosial yang menyalahkan MBG atas berbagai persoalan pembangunan.
“Saya gemes juga tuh lihat komentar di sosial media seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar lantaran semasih belum MBG dijalankan pun berbagai persoalan, bagaikan keterbatasan pupuk, kerusakan irigasi, hingga sekolah rusak, telah terjadi.
Ia mencontohkan sektor pertanian. Menurut Sudaryono, keberadaan MBG tidak menciptakan alokasi pupuk berkurang.
“Ada yang nanya, apa hubungannya pupuk sama MBG? Kan orang menuduh bahwa MBG ngabisin anggaran. Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggaran yang kepakai demi MBG, itu pupuknya kurang ya volumenya. Anda dapat cek itu. Dan bahkan kini telah anggarannya dipakai MBG, lalu pupuknya dicukupi, harganya diskon,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pembangunan infrastruktur irigasi yang menurutnya tetap berjalan bersamaan bersama pelaksanaan MBG.
“Dulu tidak ada MBG itu sejumlah jaringan irigasi rusak loh. Terus kini ada MBG, telah diambil demi MBG, kini ada revitalisasi irigasi Rp12 triliun, Rp14 triliun, sampai lima pada tahun ini diberesin seluruh,” kata Sudaryono.
Tak cuma itu, Sudaryono menilai kerusakan sekolah yang selama ini terjadi juga tidak dapat dikaitkan bersama program MBG lantaran persoalan tersebut telah ada jauh semasih belum pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dulu nggak ada MBG, sekolah itu ada yang rusak, bolong, apa seluruh itu kan. Enggak lantaran terus lalu Pak Prabowo jadi kepala negara, ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak,” ucapnya.
Ia bahkan mempertanyakan ke mana anggaran negara digunakan pada periode ketika MBG masih belum dijalankan.
“Nggak ada MBG wajibnya sekolah telah bagus seluruh. Tapi kan nggak,” katanya.
Menurut Sudaryono, pihak pemerintah justru pada saat ini mengawali memperbaiki sekolah-sekolah rusak di tengah pelaksanaan MBG.
Sudaryono juga membantah anggapan bahwa MBG menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan guru honorer. Menurut dia, pihak pemerintah justru telah meningkatkan perhatian terhadap guru melalui kebijakan kenaikan penghasilan.
More Read
“Enggak lalu lantaran MBG, guru honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan telah ditentukan sampai bersama Rp2 juta. Dulu kan nggak. Nah, kini ada MBG katanya dipotong demi MBG, kini kita benahi seluruh,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
