MediaMerdeka.com – Dalam waktu kurang dari dua bulan, pemadaman listrik terjadi secara beruntun di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Gangguan itu berdampak pada jutaan pelanggan serta menghambat aktivitas masyarakat sekitar di berbagai daerah.
Pemerintah dan PT PLN (Persero) menyampaikan penyebab yang berbeda demi setiap peristiwa, mengawali dari gangguan sistem transmisi hingga kendala teknis pada jaringan kelistrikan yang memicu pemadaman.
Kini rangkaian insiden tersebut memunculkan pertanyaan di ruang publik. Apakah kejadian itu cuma kebetulan atau menjadi sinyal adanya persoalan yang makin besar dalam keandalan sistem kelistrikan nasional?
Mulai dari Sumatra Gelap
Rangkaian gangguan kelistrikan nasional bermula pada Mei 2026 ketika pemadaman massal melanda sejumlah provinsi di Sumatra. Wilayah terdampak meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, hingga Kepulauan Bangka Belitung. Sekitar 13,1 juta pelanggan sempat kehilangan pasokan listrik.
PLN menyebut gangguan dipicu cuaca buruk yang merusak jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi.
Kerusakan itu memicu efek domino pada sistem interkoneksi Sumatra semasih belum pasokan dipulihkan secara bertahap dalam sejumlah hari.
Gangguan Menjalar ke Jawa
Memasuki Juni 2026, pemadaman bergilir meluas ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Gangguan dirasakan di berbagai daerah mengawali Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur melalui skema manajemen beban terbatas.
PLN menerangkan pemadaman dilakukan setelah dua unit pembangkit besar merasakan gangguan berakibat kemampuan pasokan listrik menurun. Perusahaan lalu mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain dan menegaskan sistem kembali normal secara bertahap setelah proses pemulihan berakhir pada akhir Juni.
Kalimantan Mengalami Hal Serupa
Setelah rentetan kejadian di Sumatra dan Jawa, pemadaman bergilir kini terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Gangguan mengawali dirasakan sejak akhir Juni dan masih berlangsung di sejumlah daerah hingga awal Juli 2026.
PLN menyebut penyebabnya berbeda di tiap sistem kelistrikan, mengawali dari kebocoran boiler pada PLTU di Kalimantan Barat, gangguan dua PLTU di Kalimantan Timur, hingga forced outage pada 11 pembangkit listrik swasta di sistem Kalselteng. Kondisi tersebut memaksa PLN menerapkan manajemen beban demi menjaga keandalan pasokan.
Pemadaman berulang memicu sorotan DPRD, terutama di Kalimantan Selatan, yang mengimbau PLN menerangkan penyebab gangguan dan mempercepat pemulihan sistem.
Di sisi lain, masyarakat sekitar mengeluhkan aktivitas rumah tangga dan usaha yang terganggu akibat jadwal pemadaman yang berulang dalam sejumlah pekan terakhir.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Siti Mukaromah, mendesak PT PLN (Persero) dalam waktu dekat mengambil langkah konkret demi melindungi tersangka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pemadaman listrik berkepanjangan.
“Pemadaman listrik ini amat berdampak pada tersangka UM Mereka yang sedang berjuang mempertahankan usaha justru wajib menanggung kerugian akibat listrik padam dalam waktu lama. Kondisi ini amat memberatkan dan merugikan mereka,” kata politisi yang akrab disapa Erma itu.
More Read
Erma mendorong agar PLN menyiapkan mekanisme kompensasi atau bantuan untuk UMKM yang merasakan kerugian akibat pemadaman listrik sebagai bentuk tanggung jawab korporasi.
“PLN wajib mengonfirmasi keandalan pasokan listrik agar kejadian bagaikan ini tidak terus berulang. Jika ada UMKM yang terdampak, wajib ada bentuk tanggung jawab yang jelas, baik berupa kompensasi maupun langkah bantuan lainnya,” tandasnya.
Benarkah Semua Karena Batu Bara?
Isu krisis batu bara mengemuka setelah pemadaman listrik terjadi beruntun di Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Di media sosial, gangguan tersebut dikaitkan bersama dugaan menipisnya stok batu bara demi pembangkit listrik milik PLN.
More Read
PT PLN (Persero) membantah anggapan tersebut. Perusahaan menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan didikarenakankan oleh krisis pasokan batu bara, melainkan gangguan teknis yang berbeda pada masing-masing sistem kelistrikan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan kondisi stok batu bara demi pembangkit pada saat ini berada dalam level aman. Menurut dia, pasokan energi primer telah diperkuat berakibat mampu menjaga keandalan operasional pembangkit.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026), PLN mengklaim kondisi sistem kelistrikan, terutama di Jawa, telah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026.
Darmawan mengonfirmasi stok batu bara pembangkit dalam kondisi normal. Ia menyebut, sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, PLN telah memperoleh pasokan batu bara bersama kalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 4.500 kcal/kg.
“Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari existing supply demi bulan Juli dan 3 juta ton per bulan dari Agustus sampai Desember, berakibat di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 35,9 GW, yang tentu saja ini menciptakan sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh makin andal lagi,” ungkap Darmawan.
PLN menerangkan penyebab gangguan di setiap wilayah tidak sama berakibat tidak dapat disimpulkan sebagai dampak krisis batu bara nasional.
More Read
Di Kalimantan Barat, misalnya, pemadaman dipicu kebocoran pipa boiler pada salah satu unit PLTU yang mengurangi kapasitas pembangkit. Sementara di daerah lain, gangguan berasal dari kendala teknis pada pembangkit maupun jaringan transmisi.
Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, menyebutkan kebijakan pemadaman bergilir diterapkan secara terbatas dan terukur demi menjaga keandalan sistem kelistrikan selama proses pemulihan berlangsung.
“Adanya padam di sejumlah lokasi merupakan langkah manajemen beban secara terbatas dan terukur demi menjaga keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat,” kata Mukhlis dalam keterangannya, Jumat.
Menurut dia, gangguan operasional pada pembangkit menyebabkan pasokan listrik ke sistem kelistrikan Kalbar masih belum kembali optimal berakibat pengaturan beban menjadi langkah yang wajib dilakukan.
Mukhlis menegaskan masyarakat sekitar tidak perlu khawatir terhadap isu krisis batu bara lantaran kondisi pasokan energi primer masih aman.
“Kondisi ini tidak terkait bersama ketersediaan energi primer maupun batu bara, yang pada saat ini dalam kondisi aman,” tegasnya.
Ragukan Klaim Pemerintah
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai persoalan pasokan batu bara menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.
“Menurut saya penyebab utama merupakan kekurangan pasokan Batubara yang dibutuhkan pembangkit PLN,” kata Fahmy kepada MediaMerdeka.com.
Menurut Fahmy, kekurangan pasokan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pihak pemerintah dan kepatuhan tersangka usaha terhadap kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
“Kekurangan pasokan tersebut didikarenakankan kebijakan ESDM dalam pemangkasan quota produksi. Kedua, pengusaha tidak memenuhi kewajiban DMO,” tegasnya.
Ia mendorong pihak pemerintah menyerahkan sanksi tegas kepada korporasi batu bara yang tidak memenuhi kewajiban memasok kebutuhan PLN. Langkah itu dinilai penting agar pasokan energi primer untuk pembangkit tetap terjaga.
Selain itu, Fahmy mengingatkan PLN memiliki kewajiban menyerahkan kompensasi kepada pelanggan apabila pemadaman berlangsung memakini batas waktu yang diatur. Menurutnya, ketentuan tersebut wajib dijalankan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.
Bagaimana Sistem Kelistrikan Indonesia Bekerja?
Indonesia masih belum memiliki satu jaringan listrik nasional yang menghubungkan seluruh wilayah dalam satu sistem terintegrasi. Sistem kelistrikan masih teruntuk ke dalam sejumlah sistem besar, bagaikan interkoneksi Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta sejumlah sistem yang makin kecil di wilayah timur Indonesia.
Dengan skema tersebut, gangguan pada satu sistem tidak otomatis menyebabkan sistem lain ikut padam.
Namun, ketika gangguan muncul hampir bersamaan di sejumlah sistem besar, bagaikan Sumatra, Jawa, dan Kalimantan dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, perhatian publik pun mengarah pada kesiapan infrastruktur kelistrikan nasional.
Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, memandang bahwa kompensasi yang diberikan kepada pelanggan setelah terjadinya pemadaman listrik atau blackout dinilai bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat sekitar.
Ketentuan agar peristiwa itu tidak terulang kembali menjadi poin yang wajib diutamakan.
“Yang teramat dibutuhkan masyarakat sekitar sebenarnya merupakan ketentuan bahwa kejadian bagaikan ini tidak terulang lagi. Karena bila blackout terus berulang, kerugian masyarakat sekitar akan jauh makin besar dibanding kompensasi yang diterima,” kata Marwan di Jakarta masih belum lama ini.
Siapa yang Paling Merugi?
Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah tidak cuma mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Lebih dari itu, pemadaman juga memicu kerugian ekonomi.
Rumah tangga, tersangka UMKM, hingga sektor jasa menjadi pihak yang teramat terdampak akibat padamnya pasokan listrik selama berjam-jam.
Bagi rumah tangga, pemadaman listrik menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu, mengawali dari penyimpanan bahan makanan, penggunaan peralatan elektronik, hingga akses internet.
“Kalau kerap mati listrik tuh kerjaan jadi gak dapat lancar. Jadi lama berakhirnya,” kata Tini (38), seorang pegawai penatu di Jogja kepada MediaMerdeka.com.
Ia mengaku sempat kebingungan menyikapi tumpukan pakaian pelanggan yang kian menggunung akibat mesin cuci dan setrika tidak dapat beroperasi.
“Ya pada hari semasih belumnya itu ada puluhan kilogram pakaian pelanggan yang seluruhnya tertahan. Kalau dipaksakan pakai kucek manual, tenaga kami tidak akan sanggup,” ujarnya.
Di sektor perhotelan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Deddy Pranowo Eryono, menyebut pemadaman listrik berulang memaksa hotel mengeluarkan biaya operasional tambahan. Hotel wajib menyalakan genset selama pemadaman demi menjaga kenyamanan tamu.
“Pemadaman listrik yang kerap terjadi amat berdampak untuk kita, yang teramat menonjol merupakan adanya tambahan biaya operasional hotel yakni pembelian solar demi genset,” kata Deddy kepada MediaMerdeka.com.
“Listrik merupakan kebutuhan vital hotel kita tidak mau menganggu kenyamanan para tamu maka genset mau tidak mau wajib nyala,” imbuhnya.
Menurut Deddy, persoalan tidak berhenti pada biaya bahan bakar. Tegangan listrik yang tidak stabil turut menyebabkan sejumlah perangkat elektronik hotel merasakan kerusakan berakibat menambah beban biaya perawatan.
“Tegangan listrik yang tidak stabil menyebabkan sejumlah fasilitas elektronik bagaikan AC, TV, water heater, dan komputer hotel rusak. Ini perlu tambahan biaya demi membenahi, biaya pun kini naik. Sementara harga kamar stagnan lantaran daya beli masyarakat sekitar turun,” ujarnya.
Meski pemadaman mengawali berkurang, Deddy menyebutkan gangguan listrik masih sesekali terjadi. Ia menyebut PHRI DIY masih belum dapat beralih ke energi surya dikarenakan membutuhkan investasi besar, sementara kondisi industri perhotelan masih belum sepenuhnya pulih.
“Kita masih belum menjalankan itu (mengimbau kompensasi) lantaran ini sifatnya nasional, termasuk Jawa juga merasakan yang sama. Hanya kami dari daerah telah melapirkan ke BPP PHRI dan akan sampaikan ke aparatur negara kementerian terkait juga PLN,” ungkapnya.
Evaluasi Menyeluruh Sebuah Kewajiban
Rangkaian pemadaman listrik yang terjadi di Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan memicu perhatian para pengamat energi. Meski PLN menyebut setiap gangguan memiliki penyebab teknis yang berbeda, sejumlah ahli menilai insiden tersebut perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional.
“Yang perlu dilakukan pertama dan teramat mendesak merupakan audit terhadap pengaturan sistem proteksi yang ada pada saat ini,” kata Pakar Sistem Tenaga Listrik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmat Adiprasetya Al Hasibi.
Dalam jangka menengah, Rahmat mendorong PLN menjalankan inspeksi menyeluruh terhadap jalur bebas transmisi (right of way) dan simulasi ulang berbagai skenario gangguan besar, terutama saat beban puncak.
Menurut dia, pemadaman yang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB memperlihatkan bahwa sistem amat rentan ketika menyikapi gangguan pada periode konsumsi listrik tertinggi.
“Kita perlu mengetahui titik mana yang teramat rentan apabila gangguan besar kembali terjadi saat beban puncak. Simulasi bagaikan ini wajib dilakukan secara berkala, bukan cuma setelah terjadi insiden,” tuturnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Rahmat menekankan pentingnya investasi pada teknologi pemantauan jaringan berbasis Wide Area Measuring System (WAMS).
Tak cuma itu, peningkatan porsi pembangkit yang fleksibel bagaikan PLTA dan PLTG, serta pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai perlu menjadi catatan serius.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting demi meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama di tengah meningkatnya penggunaan energi terbarukan yang bersifat fluktuatif.
“Kalau penetrasi energi terbarukan semakin tinggi, variabilitas dalam sistem juga akan semakin besar. Karena itu, kita membutuhkan pembangkit yang fleksibel dan sistem penyimpanan energi yang memadai. Ini bukan lagi pilihan yang dapat terus ditunda,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
