MediaMerdeka.com – Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan tersangka usaha di berbagai daerah dinilai mengawali mengganggu aktivitas ekonomi produktif.
Hal itu mendorong DPR RI mendesak pihak pemerintah dalam waktu dekat menghadirkan komunikasi kebijakan yang transparan dan terintegrasi.
Anggota Komisi VII DPR RI dari PDIP, Novita Hardini, membeberkan dirinya menyambut baik laporan dari sejumlah daerah terkait tersangka usaha yang kesulitan memperoleh bahan bakar setelah barcode subsidi mereka diblokir secara tiba-tiba.
“Di lapangan sejumlah tersangka usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi lantaran barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, namun menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen dikutip kamis (11/6).
Menurut dia, kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas berpotensi berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, terutama di sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang masih bergantung pada BBM bersubsidi.
Ia menilai pihak pemerintah perlu membangun sistem komunikasi publik yang terbuka dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui makin awal oleh masyarakat sekitar dan tersangka usaha.
Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan maupun gangguan terhadap aktivitas produksi dan distribusi.
Selain itu, Novita juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas keaparatur negara kementerianan yang dinilai menjadi akar persoalan kebijakan energi dan industri di lapangan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara Keaparatur negara kementerianan Perindustrian, Keaparatur negara kementerianan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling tumpang tindih.
“Jangan sampai tersangka industri menjadi pihak korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara wajib hadir bersama kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan menyerahkan ketentuan untuk dunia usaha,” tegasnya.
Novita menginginkan pihak pemerintah dalam waktu dekat memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin akses energi tetap tersedia untuk tersangka usaha sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah tantangan sektor industri dan logistik.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
