MediaMerdeka.com – Proses diplomasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran kembali membentur dinding keras akibat ketidaktentuan formula klausul nuklir. Kedua belah pihak kini berpacu bersama waktu guna meredam konflik bersenjata yang mengancam stabilitas pasokan energi dunia.
Wakil Presiden AS, JD Vance, mengonfirmasi bahwa posisi Washington dan Iran masih terpaku pada sejumlah poin krusial. Pemerintah AS masih belum dapat mengonfirmasi kapan kesepakatan final penghentian perang ini akan ditandatangani.
Sengkarut ini memicu keraguan publik global mengenai efektivitas diplomasi jangka pendek yang sedang ditempuh. Pembicaraan teknis terancam tidak berhasil total apabila ego politik kedua negara mengorbankan substansi perdamaian.
Vance menerangkan bahwa tim perunding dari kedua belah pihak pada saat ini sedang menjalankan pembahasan yang amat intens. Fokus utama perdebatan berputar pada aturan pembatasan pengayaan material nuklir milik Iran.
“Kami masih belum sampai di sana, namun kami telah amat dekat dan kami akan terus mengusahakannya,” ujar Vance kepada jurnalis, dikutip dari BBC, Jumat (29/5/2026).
Washington sejak lama mendesak Teheran menghentikan produksi uranium tingkat tinggi yang berpotensi menjadi senjata pemusnah massal. Di sisi lain, Iran menuntut pemulihan hak ekonomi mereka secara penuh tanpa syarat.
Meski situasi di meja perundingan amat rumit, pihak Gedung Putih tetap menyaksikan adanya sinyal positif. Sikap kooperatif dari delegasi Teheran menyerahkan harapan kecil di tengah ketegangan yang terus memuncak.
Vance mengimbuhkan bahwa Amerika Serikat percaya para negosiator dari pihak Iran pada saat ini sedang berunding bersama “itikad baik”. Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik bersama dinamika di lapangan yang terus memanas.
Rencana draf perjanjian baru ini dikabarkan akan memperpanjang masa jeda pertempuran selama 60 hari ke depan. Durasi tersebut akan digunakan demi membahas nasib akhir dari seluruh program nuklir Iran.
Perjanjian tersebut juga mencakup aturan pembukaan jalur pelayaran internasional di wilayah Selat Hormuz secara bebas. Iran nantinya diberikan waktu satu bulan penuh demi membersihkan ranjau laut di kawasan tersebut.
Sebagai imbalan kepatuhan, Amerika Serikat berkomitmen menghapus blokade maritim yang selama ini mencekik perekonomian Iran. Washington juga berjanji menerbitkan dispensasi sanksi agar Teheran dapat kembali mengekspor minyak mentah.
Kendati demikian, Presiden Donald Trump menyikapi tekanan domestik yang amat masif dari berbagai faksi politik. Anggota kongres dan sekutu Teluk mendesak perang ini dalam waktu dekat diakhiri lantaran merugikan ekonomi.
Pihak Gedung Putih menegaskan bahwa opsi militer tetap disiapkan apabila jalur diplomasi ini menemui ketidak berhasilan. Langkah alternatif berupa operasi tempur langsung akan diambil demi melindungi kepentingan geopolitik Amerika Serikat.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menepis menyerahkan ketentuan mengenai kapan kesepakatan ini akan disahkan ke publik. Dia menegaskan seluruh keputusan strategis berada penuh di tangan pemimpin tertinggi negara.
“Selalu merupakan kesalahan demi mendahului kepala negara, dan itu seluruh akan menjadi keputusan kepala negara,” tegas Bessent saat konferensi pers.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
