MediaMerdeka.com – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menepis praperadilan kedua yang digugat oleh tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo.
“Mengadili: Satu, menepis permohonan praperadilan pemohon demi seluruhnya,” kata Hakim Tunggal I Ketut Darpawan dalam pembacaan sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).
Kedua, hakim membebankan kepada pemohon demi membayar biaya perkara sejumlah nihil.
Hakim menegaskan permohonan praperadilan Roy Suryo telah tidak relevan lagi berakibat telah sepatutnya dinyatakan ditolak demi seluruhnya.
“Menimbang bahwa oleh lantaran permohonan praperadilan ditolak demi seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini wajiblah dibebankan kepada pemohon sebesar nihil,” ucap Hakim.
Gugatan itu teregistrasi dalam nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang berkaitan bersama penetapan status tersangka Roy Suryo.
Sidang praperadilan kedua Roy Suryo tersebut diketuai oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan.
Semasih belumnya, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mengimbau hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan kedua terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Poin permohonan Roy Suryo dalam praperadilan kedua sebagai berikut.
Pertama, memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan a quo berkenan demi menyerahkan putusan sebagai berikut: Pertama, mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon demi seluruhnya.
Kedua, menegaskan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon demi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/S-4/1899/XI/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 merupakan tidak sah oleh lantaran telah dilakukan secara melawan hukum, yakni bersama melanggar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juncto Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP lama.
Ketiga, menegaskan pemohon tidak dapat didakwa bersama Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE.
Keempat, menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Sprindik Nomor:SP.Sidik/S1.1/3147/VII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025, Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/94/I/2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026, Sprindik Nomor: SP.Sidik/1043/III/2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 merupakan tidak sah oleh lantaran telah dilakukan secara melawan hukum, yani bersama melanggar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 24—28 April 2015 juncto Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP lama.
Kelima, menetapkan bahwa:
More Read
A. Sprindik Nomor: SP.Sidik/S1.1/3147/VII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025,
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
