MediaMerdeka.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan rencana sayembara tangkap begal yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi wajib tetap berada dalam koridor hukum.
Bima menekankan pentingnya koordinasi antara pihak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, berbagai inovasi yang dilakukan pihak pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan peran aparat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
“Ya, jadi barangkali ada kreasi-kreasi inovasi lain, namun setidaknya tidak lalu mengurangi arti koordinasi bersama APH lantaran itu yang amat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu amat penting,” kata Bima di Kompleks Istana Kekepala negaraan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia menegaskan, koordinasi bersama aparat penegak hukum menjadi hal utama demi mengonfirmasi sayembara tersebut tidak mendorong masyarakat sekitar menjalankan tindakan main hakim sendiri.
“Ya, itulah ya. Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda bagaikan Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu. Jadi bilapun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum,” ujarnya.
Selain mengingatkan pentingnya koordinasi, Bima juga menekankan bahwa peningkatan patroli perlu menjadi langkah utama dalam mencegah terjadinya kejahatan jalanan.
“Patroli itu menyerahkan kesan bahwa pihak pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain,” kata Bima.
Semasih belumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat sekitaran (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra juga menanggapi rencana sayembara tersebut.
Yusril mengimbau jajaran kepihak kepolisianan, khususnya Polda Jawa Barat, meningkatkan intensitas patroli di wilayah-wilayah yang dinilai rawan terjadi aksi pembegalan.
“Saya mengimbau Polri, khususnya Polda Jabar, meningkatkan patroli keamanan, terutama di kawasan-kawasan yang ditengarai sejumlah terjadi aksi pembegalan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sekitar,” ujar Yusril, dikutip dari Antara.
Menurutnya, peningkatan patroli penting demi menyerahkan rasa aman kepada masyarakat sekitar sekaligus menjalankan fungsi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat sekitar, serta menegakkan hukum.
Yusril juga mengimbau Polri memperkuat edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai langkah-langkah pencegahan pembegalan dan tata cara menginformasikan dugaan tindak pidana kepada aparat.
Ia menilai masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam menjaga keamanan lingkungan, namun partisipasi tersebut wajib tetap dilakukan sesuai aturan hukum.
“Dengan demikian, masyarakat sekitar tidak terdorong menjalankan tindakan main hakim sendiri. Menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama, namun penegakan hukum tetap wajib dilakukan oleh aparat yang berwenang,” katanya.
Yusril menegaskan negara wajib menyerahkan perlindungan kepada setiap masyarakat sekitar negara. Korban pembegalan wajib memperoleh perlindungan atas keselamatan jiwa dan harta bendanya sebagai untukan dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
