MediaMerdeka.com – Nama M. Sardjito mencuat sebagai calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Sardjito demi mengisi posisi tersebut di bawah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan nama Sardjito telah diterima DPR dan setelah itu akan menjalani proses di Komisi XI DPR.
“Namanya itu Pak M Sardjito yang nantinya akan diproses sesuai bersama mekanismenya di Komisi XI,” kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Puan menerangkan, proses pencalonan Sardjito akan berjalan bersamaan bersama sejumlah agenda sektor keuangan lainnya di DPR, termasuk proses pemilihan atau persetujuan deputi kepala daerah Bank Indonesia (BI).
Lantas Siapa Sardjito?
Sardjito bukan nama baru dalam industri keuangan dan pasar modal Indonesia. Ia sempat menduduki posisi deputi komisioner pengawas pasar modal I OJK pada 2016.
Di OJK, Sardjito juga sempat menangani bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Ia bahkan dipercaya memimpin Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Semasih belum bergabung bersama OJK, Sardjito memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan pasar modal. Ia sempat menjabat kepala Biro Investigasi Formal dan Kriminal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Keaparatur negara kementerianan Keuangan.
Dari sisi pendidikan, Sardjito memiliki latar belakang ekonomi sekaligus hukum. Ia merupakan lulusan sarjana manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM), lalu memperoleh gelar MBA bidang keuangan dari Saint Louis University, Amerika Serikat.
Ia juga menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Indonesia (UI) serta magister kenotariatan di Universitas Jayabaya.
Bursa Mineral Disiapkan Prabowo
Pencalonan Sardjito tidak terlepas dari rencana pihak pemerintah membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Prabowo semasih belumnya menyebutkan bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan OJK. Pembentukan bursa menjadi untukan dari strategi pihak pemerintah demi memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis.
“Kita akan dalam waktu dekat operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Jika bekerja bersama baik, pada 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
More Read
Prabowo menilai Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, mengawali dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi hingga karet.
Namun, menurut dia, harga sejumlah komoditas tersebut justru sejumlah ditentukan melalui bursa komoditas di negara lain yang bahkan tidak memiliki sumber daya tersebut.
“Kalau mereka (pihak luar) tidak mau bayar harga yang kita pasang, tidak usah beli. Lebih baik komoditas nikel, timah, emas, batu bara kita, gas kita, minyak kita seluruhnya di tanah demi anak cucu kita,” ujar Prabowo.
More Read
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tersebut juga diposisikan sebagai tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
