MediaMerdeka.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Menurut dia, ketidak berhasilan mengatasi bencana tersebut tidak cuma merugikan masyarakat sekitar, namun juga mencoreng martabat Indonesia di mata internasional.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat merespons pertanyaan media di Malang Selatan, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Ia menyoroti dampak karhutla yang turut dirasakan negara-negara tetangga.
“Kami datang pada saat ini kan di tengah penderitaan tidak cuma rakyat Kalimantan dan Sumatera atas kebakaran hutan yang sampai pada saat ini masih belum dapat diberakhirkan oleh pihak pemerintah. Padahal suatu kejadian-kejadian yang berulang. Ini merupakan suatu tamparan terhadap wajah politik kekuasaan kita, terhadap wajah politik pihak pemerintahan kita lantaran tidak mampu terhadap menyelesaikan persoalan yang datang setiap tahun,” ujar Hasto dalam keterangannya.
“Dan lalu tidak cuma masyarakat sekitar Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya yang menderita, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei,” sambungnya.
Hasto juga menyoroti lemahnya antisipasi dan koordinasi pihak pemerintah dalam menyikapi karhutla, meskipun para pakar telah memperingatkan potensi El Nino ekstrem yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di lahan gambut.
“Banyak pakar yang telah mengingatkan bahwa Indonesia akan menyikapi El Nino ekstrem yang berimplikasi pada lahan-lahan gambut yang berpotensi demi menciptakan suatu titik-titik api sebagai penyebab juga kebakaran di sejumlah wilayah. Tapi PDI Perjuangan menyaksikan langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu amat kurang,” katanya.
Menurut Hasto, berulangnya karhutla berpotensi menurunkan citra Indonesia sekaligus memperlihatkan masih belum optimalnya kapasitas mitigasi bencana.
“Beberapa masyarakat sekitar negara Indonesia sejumlah menginformasikan ketika datang ke Singapura, ketika datang ke Malaysia dan wilayah lainnya mereka mendapat protes keras atas ketidakmampuan kita di dalam menangani kebakaran hutan ini. Ini bukan peristiwa sekali, ini suatu kejadian yang berulang yang memperlihatkan tidak tumbuhnya kapasitas mitigasi kita dalam menjalankan hal itu,” ujarnya.
Selain faktor alam, Hasto menduga terdapat unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan yang memicu kebakaran hutan, termasuk demi perkebunan kelapa sawit.
“Kami juga sejumlah menyaksikan bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan demi lahan sawit dan juga perkebunan yang lain. Inilah yang ditolak oleh PDI Perjuangan,” katanya.
Sebagai langkah penanganan, PDIP menawarkan moratorium hutan, penataan ulang tata ruang, serta gerakan reboisasi secara serentak.
“Politik Merawat Pertiwi itu wajib dimengawali bersama yang pertama merupakan konsepsi tentang tata ruang. Bahwa kita tidak boleh menjalankan suatu perubahan tata guna hutan dan wajib ada moratorium hutan. Maka politik tata ruang wajib kita galakkan kembali, hutan wajib ada moratorium, tidak boleh dikonversi,” tegas Hasto.
“Dan lalu gerakan merawat lingkungan bersama menanam pohon, reboisasi, itu wajib dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pihak pemerintah juga diuntungkan bersama menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita,” tambahnya.
Hasto juga menyinggung rekam jejak Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam menjaga kelestarian hutan.
More Read
“Kita dapat menjalankan pencegahan sebagaimana Bu Mega sebagai satu-satunya Presiden yang tidak mengeluarkan izin demi perluasan lahan kelapa sawit,” katanya.
Sementara itu, pihak pemerintah terus menjalankan penanganan karhutla hingga Oktober 2026 bersama mengerahkan 1.500 personel, enam helikopter pemadam, dan 2.106 tenaga kesehatan, serta menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak. Dalam penegakan hukum, kepihak kepolisianan juga telah menetapkan sembilan tersangka korporasi.
Dampak kabut asap turut dirasakan di luar negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa kabut asap dari Kalimantan telah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan, sementara Singapura menerbitkan imbauan khusus untuk masyarakat sekitarnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
