MediaMerdeka.com – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, merespons langkah Presiden PKS Al Muzammil Yusuf yang menegaskan siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekitar terkait polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Kholid membeberkan, bahwa pihak pimpinan partai telah menyerahkan arahan khusus kepada jajaran wakil rakyat di Senayan demi menindaklanjuti hal tersebut.
“Presiden PKS menugaskan Fraksi DPR RI demi membangun komunikasi bersama fraksi-fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya,” ujar Kholid saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/10/2026).
Saat ditanya mengenai kebarangkalian langkah politik Fraksi PKS bagaikan mendorong pembentukan hak angket atau hak menegaskan pendapat di DPR, Kholid menerangkan, bahwa dinamika tersebut akan berkembang seiring masuknya masa sidang mendatang.
“Saat ini DPR RI lagi reses, insyaallah nanti masa sidang berikutnya akan kita lihat situasi dan kondisinya,” jelasnya.
Kholid menegaskan, komitmen partainya demi terus mengawal dan menyalurkan suara masyarakat sekitar di lembaga legislatif.
“Prinsipnya, PKS menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekitar, artinya aspirasi ini akan kami perjuangkan di DPR,” pungkasnya.
Semasih belumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. PKS sendiri menyinggung persoalan ini sebagai “ijazah gate”.
Hal tersebut disampaikannya dalam pidato politik pada acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS di Jakarta, Senin (19/10/2026) malam.
Al Muzammil menegaskan, bahwa PKS menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat, namun menekankan pentingnya menjadikan momen ini sebagai bahan evaluasi demi pemilu ke depan.
“Kejadian penting juga yang baru kita saksikan. Putusan MK terkait ijazah gate. Ini kita jadikan pintu gerbang evaluasi ke depan pemilu kita. Kita hormati putusan lembaga negara yang final dan mengikat,” kata Muzzamil.
Menurutnya, di balik putusan MK tersebut ada persoalan. Termakin PKS sejumlah didatangi rakyat yang protes agar partai mengambil sikap di DPR RI.
“Dan di dalamnya jelas terselip satu persoalan yang kini rakyat sejumlah datang bertanya, protes, termasuk mendatangi kita. Meminta diberakhirkan, diproses makin lanjut di DPR secara hukum dan konstitusional,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa polemik ini berkaitan erat bersama rasa keadilan publik serta kesetaraan di mata hukum dan pihak pemerintahan.
More Read
Oleh lantaran itu, PKS menegaskan kesiapannya demi memfasilitasi dan mengawal suara masyarakat sekitar di parlemen.
“PKS memandang polemik ijazah gate menyangkut rasa keadilan publik. Adanya perlakuan yang tidak sama di dalam hukum dan pihak pemerintahan. PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik,” katanya.
“Demokrasi wajib bergerak menuju meritokrasi. Setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama demi memimpin bersama modal integritas dan kompetensi, bukan dispensasi. Pemilu wajib jurdil,” lanjut dia.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
