MediaMerdeka.com – Bertepatan bersama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kampus yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Kedaulatan Rakyat (SADAR) menyerahkan lima poin desakan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (20/10/2026).
Koalisi berisikan aktivis BEM Universitas Indonesia, KM ITB, UNPAD, UNDIP, UNNES, UGM, UPN Veteran Yogyakarta, UNAIR, Universitas Brawijaya menyerahkan tuntutan usai menghiumpan survei dari 560 masyarakat sekitar dari Sumatera hingga Papua.
Berdasarkan pantuan MediaMerdeka.com di lokasi, puluhan massa aksi itu telah berkumpul di depan monumen proklamator yang menampilkan patung Presiden Kesatu Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta.
Mereka juga tengah bersiap demi melebur bersama ratusan massa aksi lainnya yang berencana menggelar demonstrasi di Tugu Tani pada siang harinya.
Koordinator Bidang Sosial dan Politik UI Hafidz Haernanda menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo telah menenjukan tata kelola pihak pemerintahan yang tidak berhasil total.
“Dua tahun berselang, janji-janji itu dikatakan sebagai mestinya kami berani menyebutkan tidak berhasil total,” kata Hafidz.
Dalam orasinya, Koalisi SADAR menyampaikan sejumlah permasalahan yang didikarenakankan ketidakbecusan Prabowo dalam memimpin negara.
Seperti buruknya penanganan karhutla di sejumlah wilayah, masifnya pelibatan militer, ketimpangan ekonomi yang semakin luas, mahalnya biaya pendidikan serta ruang kebebasan ekspresi yang kian menyempit.
Hafidz juga bercerita, demo yang diinisiasi koalisi SADAR akan menghadirkan 500 hingga 700 peserta aksi yang siap menyemut di Tugu Tani demi menyampaikan aspirasinya.
Karena itu, lanjut dia, koalisi menyerahkan lima poin tuntutan demi mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, di antaranya:
- Meminta pihak pemerintah demi dalam waktu dekat menetapkan fenomena karhutla sebagai bencana nasional, serta mengusut seluruh tersangka korporasi yang diduga menjadi biang keladi.
- Meminta pihak pemerintah membenahi tata kelola kebijakan ekonomi nasional.
- Hentikan militerisasi yang mengancam ruang supremasi sipil.
- Meminta pihak pemerintah memberantas praktim Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Menurunkan biaya pendidikan agar makin ternjangkau dan inklusif. (Reporter: Alif Bintang)
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
