MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal surat dari Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce yang menyurati Presiden RI Prabowo Subianto soal keluhan investasi hingga masalah pajak di Indonesia.
Adapun kebijakan yang diprotes merupakan rencana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), yang mana eksportir wajib menyimpan devisa ekspor ke bank milik Pemerintah.
Menkeu Purbaya menilai bila kebijakan DHE SDA sewajibnya tidak masalah lantaran Pemerintah ingin mementingkan kepentingan nasional.
Meskipun aturan resmi masih belum diterbitkan, Purbaya membocorkan bila aturan DHE SDA mengecualikan korporasi apabila tidak meminjam uang di Indonesia.
“Kalau korporasi nanti yang enggak pinjam uang di Indonesia, terbebas tuh dari DHE SDA,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).
“Jadi wajibnya China enggak ada masalah,” lanjutnya.
Selain itu, Purbaya juga menanggapi soal keluhan investor China terkait kenaikan pajak bagaikan tarif royalti mineral hingga bea keluar.
Meskipun kenaikan tarif royalti mineral masih rencana dan masih belum dikenakan, ia menilai bila itu tidak masalah lantaran komoditas tersebut diambil dari Indonesia.
“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya. Kalau dinaikin, ya mau pindah, pindah saja. Cari mineral di tempat mana dia? Perusahaan mana, kan masih belum dikenakan kan? Baru rencana. Biar saja. Tapi kita akan mementingkan kepentingan negara kita,” tegasnya.
Lebih lanjut Purbaya menyebutkan bila pihaknya terus menjalankan diskusi bersama para pengusaha China. Ia juga sempat sempat komplain agar korporasi tersebut tidak menjalankan bisnis ilegal.
“Saya udah komplain ke mereka, sejumlah pengusaha Cina di sini yang juga menjalankan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” pungkasnya.
Kadin China protes ke Prabowo
Semasih belumnya Kamar Dagang China (Kadin China) di Indonesia mengirim surat protes ke Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Dalam surat itu ada enam poin keluhan yang disampaikan terkait kondisi investasi para korporasi Tiongkok di Tanah Air.
Di antara yang disoroti merupakan soal peraturan pihak pemerintah yang terkait royalti hasil tambang, aturan kuota produksi nikel hingga pencabutan insentif kendaraan listrik di Indonesia.
Dalam surat tersebut Kadin China mengingatkan Prabowo bahwa sejumlah korporasi China yang telah berinvestasi di Indonesia, mendukung berbagai program pihak pemerintah dan meningkatkan kesejahateraan di Tanah Air.
“Tetapi belakangan, korporasi-korporasi yang beroperasi di Indonesia menyikapi sejumlah masalah serius termasuk regulasi yang semakin ketat, penegakkan hukum yang bermakinan dan bahkan korupsi serta pemerasan oleh pihak berwenang. Masalah-masalah ini amat mengganggu operasi bisnis, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan korporasi Tiongkok terkait lingkungan bisnis pada saat ini serta perkembangan mereka di masa depan di Indonesia,” bunyi surat tersebut.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
