MediaMerdeka.com – Tingginya biaya logistik nasional kembali menjadi sorotan tajam di tengah tekanan ketidaktentuan ekonomi global yang melanda Indonesia.
Tingginya ongkos distribusi ini dinilai menjadi beban berat untuk dunia usaha lantaran mengerek biaya operasional serta mengikis daya saing produk ekspor nasional di pasar internasional.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dilihat secara sempit. Menurutnya, hambatan logistik tidak boleh semata-mata dibebankan kepada sektor transportasi dan armada distribusi barang.
“Biaya logistik yang tinggi justru merupakan dampak dari persoalan struktural, khususnya masih belum meratanya pembangunan ekonomi nasional meskipun wajib kita akui telah sejumlah kebijakan pihak pemerintah yang dilakukan,” ujar Yukki kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Yukki memaparkan, akar masalah mahalnya biaya logistik berawal dari ketimpangan infrastruktur, masih belum optimalnya konektivitas antarwilayah, proses birokrasi yang panjang, hingga munculnya biaya ekonomi informal di lapangan.
“Kuncinya merupakan membangun struktur ekonomi yang makin seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, bukan cuma terbatas membangun infrastruktur fisik,” kata Yukki menambahakan.
Salah satu bukti nyata ketimpangan struktural ini tecermin dari konsentrasi aktivitas ekonomi yang masih berpusat di Pulau Jawa. Padahal, lumbung komoditas unggulan bagaikan sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Kondisi ini memicu ketidakseimbangan arus lalu lintas barang secara nasional.
Dampaknya, sejumlah armada pengiriman bagaikan kapal laut, truk kontainer, hingga pesawat kargo terpaksa kembali ke pulau Jawa dalam kondisi kosong tanpa muatan (empty backhaul).
Fenomena muatan kosong satu arah inilah yang menciptakan korporasi logistik wajib melipatgandakan tarif demi menutup biaya operasional perjalanan pulang-pergi.
Di samping masalah operasional di lapangan, Yukki juga menyoroti kelemahan struktural pada perdagangan internasional Indonesia. Hingga pada saat ini, sistem perdagangan domestik masih didominasi oleh skema impor Cost, Insurance & Freight (CIF) dan skema ekspor Free on Board (FOB).
Konsekuensi dari penerapan skema ini menciptakan nilai tambah ekonomi dari sektor logistik, asuransi, dan pelayaran internasional makin sejumlah dinikmati oleh korporasi asing ketimbang tersangka industri dalam negeri.
Sebagai solusi jangka panjang, ALFI mendesak pihak pemerintah demi mempercepat langkah re-industrialisasi dan hilirisasi nasional secara bertahap.
Pengembangan industri pengolahan berbasis mineral, pertanian, perikanan, dan energi di daerah asal dinilai menjadi langkah teramat strategis demi memangkas biaya logistik secara permanen.
Apabila pusat manufaktur dan pengolahan tumbuh subur di luar Pulau Jawa, maka efisiensi biaya logistik akan terbentuk secara alami lantaran terciptanya keseimbangan arus barang dari kedua arah.
More Read
“Re-industrialisasi dan hilirisasi akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa melalui pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain (rantai dingin), pergudangan, dan jaringan distribusi regional,” jelas Yukki.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
