MediaMerdeka.com – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan subsidi BBM bakal membengkak hingga di atas Rp 100 triliun pada tahun ini.
Pembengkakan ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi bersamaan bersama lonjakan harga minyak dunia.
Tercatat nilai tukar dolar AS terhadap rupiah telah menyentuh angka Rp 17.667 pada Senin (18/5/2026) sore.
Sementara, harga minyak dunia pada saat ini masih konsisten di atas 100 dolar AS per barel, bersama minyak mentah Brent 111,29 dolar AS per barel, dan West Texas Intermediate (WTI) 107,73 dolar AS per barel.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menerangkan bahwa besaran subsidi BBM amat dipengaruhi oleh dua faktor eksternal, yakni harga patokan minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar rupiah.
Faktor kurs menjadi amat sensitif lantaran Indonesia pada saat ini merupakan negara net-importir minyak bumi.
Berdasarkan kalkulasi CORE, asumsi kurs di level Rp 17.000 per dolar AS bersama harga minyak dunia sebesar 100 dolar AS per barel, telah memicu tambahan beban subsidi energi makin dari Rp 100 triliun pada pada tahun ini.
Tekanan tersebut diproyeksikan akan semakin berat apabila nilai rupiah tembus Rp 17.850 per dolar AS.
Berkaca dari situasi pada saat ini, CORE mengingatkan pihak pemerintah mengambil sejumlah kebijakan guna menyelamatkan anggaran.
Ditegaskan Faisal, apabila anggaran subsidi ini tidak diantisipasi, defisit anggaran dikhawatirkan bakal melebar hingga melampaui batas aman undang-undang, yakni 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kalau sampai defisit memakini 3 persen, dampaknya dapat ke mana-mana, termasuk pelemahan rupiah,” tegasnya.
Sebagai solusi, CORE mendorong pihak pemerintah dalam waktu dekat menjalankan penghematan dan kebijakan refocusing (pengalihan) anggaran secara luar biasa. Pemerintah diminta mengevaluasi kembali program-program prioritas dan menyesuaikannya bersama kapasitas keuangan negara yang ada pada saat ini.
“Dan lantas tidak memajaki bersama sembarangan. Dan refocusing program-program anggaran prioritas pihak pemerintah wajib dievaluasi, dan juga disesuaikan bersama kondisi anggaran,” kata Faisal.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
