MediaMerdeka.com – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengimbau pihak pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini mencuat di tengah potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat naiknya harga avtur.
Ia menilai bahwa kenaikan harga avtur memang dapat berdampak pada biaya operasional maskapai.
Namun, pihak pemerintah tidak boleh membiarkan seluruh beban tersebut langsung dialihkan kepada masyarakat sekitar melalui kenaikan harga tiket.
“Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pihak pemerintah wajib mengonfirmasi hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang untuk kenaikan tiket yang bermakinan,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Keaparatur negara kementerianan Perhubungan bersama Keaparatur negara kementerianan Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge.
Menurutnya, kebijakan tersebut wajib transparan, proporsional, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat sekitar serta kondisi dunia usaha.
Ia juga mengimbau Keaparatur negara kementerianan Perhubungan memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan.
Ia menegaskan, penerapan tarif tambahan bahan bakar wajib diawasi agar tidak menjadi alasan untuk maskapai demi menaikkan tarif secara tidak wajar.
“Jangan sampai setiap kali biaya operasional naik, masyarakat sekitar senantiasa menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kemampuan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Di sisi lain Edi Purwanto menerangkan, transportasi udara memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah.
Bagi sejumlah daerah, terutama wilayah kepulauan, Indonesia timur, dan daerah terpencil, pesawat bukan sekadar pilihan, namun kebutuhan demi mendukung mobilitas masyarakat sekitar dan aktivitas ekonomi.
Oleh lantaran itu, Ia mendorong Keaparatur negara kementerianan BUMN dan PT Pertamina demi menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh bandar udara.
Ia mengimbau perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang memiliki biaya distribusi tinggi agar tidak terjadi ketimpangan harga yang berdampak pada tiket pesawat.
“Pertamina dan BUMN terkait wajib mengonfirmasi pasokan avtur aman dan harga tetap stabil di seluruh bandara. Jangan sampai daerah-daerah yang jauh dan terpencil menanggung beban makin besar, lalu akhirnya masyarakat sekitar juga yang terkena dampaknya,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
