MediaMerdeka.com – Langkah pihak pemerintah demi memperketat kontrol atas ekspor komoditas melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperoleh sorotan tajam dari lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Ratings.
Dalam catatan risetnya pada hari Kamis, Moody’s memperingatkan bahwa langkah pihak pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas mata uang tersebut, justru berisiko merusak sentimen investor di sektor pertambangan.
Lembaga pemeringkat ini menilai bahwa kebijakan yang memberi kewenangan makin besar kepada negara demi mengendalikan ekspor berpotensi memicu distorsi pasar yang signifikan.
“Dari perspektif kedaulatan, peningkatan kontrol negara atas ekspor komoditas menimbulkan risiko distorsi pasar yang dapat mengimbangi tujuan kebijakan lainnya,” tulis Moody’s dalam laporannya.
Risiko Kredit Negatif untuk Emiten Tambang
Bagi korporasi pertambangan, kerangka kebijakan ini dinilai sebagai sentimen negatif terhadap profil kredit mereka. Moody’s menyoroti bahwa intervensi negara yang terlalu dalam akan memperkenalkan risiko regulasi, operasional, dan finansial yang makin tinggi.
Salah satu kekhawatiran utama merupakan potensi hilangnya kendali korporasi tambang atas fungsi-fungsi komersial inti. Jika badan ekspor negara nantinya mengambil alih tanggung jawab atas kontrak ekspor, penentuan harga, hingga transaksi secara menyeluruh, maka para penambang akan kehilangan otonomi bisnisnya.
Selain itu, rencana penggunaan referensi harga komoditas domestik alih-alih memakai tolok ukur harga global (global benchmarks) dikhawatirkan dapat menciptakan pembeli luar negeri menjauh.
Kebijakan ini juga dianggap bakal mengurangi visibilitas pendapatan korporasi tambang di mata para pemegang saham.
Tekanan Likuiditas dan Masalah Arus Kas
Moody’s juga menyoroti risiko operasional jangka pendek, terutama terkait arus kas korporasi. Jika proses pembayaran ekspor nantinya dipusatkan melalui korporasi negara (BUMN), hal ini berpotensi memperpanjang siklus modal kerja (working-capital cycles) para penambang. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan tekanan likuiditas dan memperumit manajemen arus kas korporasi secara keseluruhan.
Kebijakan ini menjadi pelengkap dari kekhawatiran investor mengenai tren meningkatnya intervensi negara di sektor pertambangan selama sejumlah waktu terakhir.
Semasih belumnya, tersangka pasar juga telah mencermati berbagai perubahan kebijakan bagaikan pemotongan kuota produksi, penetapan retribusi ekspor, serta aturan retensi devisa hasil ekspor (FX retention rules).
Langkah-langkah yang bersifat proteksionis ini, menurut Moody’s, perlu diwaspadai lantaran berpotensi menciptakan ketidaktentuan yang tidak disukai oleh investor global, yang pada akhirnya dapat membatasi arus modal masuk ke sektor strategis Indonesia tersebut.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
