MediaMerdeka.com – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan menyambut baik hasil temuan, aspirasi, dan praktik baik berbasis komunitas dari berbagai komunitas wanita di Indonesia yang aktif bergerak hingga tingkat akar rumput.
Berbicara pada diskusi SHEnergy Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (23/5), Wamen PPPA memotivasi peserta diskusi demi mengolah hasil diskusi menjadi policy brief agar dapat dimasukkan ke dalam kebijakan nasional dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Veronica Tan menegaskan bahwa model pembangunan pada saat ini tidak dapat lagi cuma mengandalkan instruksi dari atas ke bawah (top-down). Sebaliknya, pihak pemerintah membutuhkan masukan riil dari bawah demi menghasilkan solusi yang tepat sasaran.
“Kita amat butuh policy brief dari masing-masing komunitas berakibat dapat kita tindaklanjuti di tingkat keaparatur negara kementerianan dan dijadikan solusi. Sekarang ini kita tidak dapat lagi cuma top-down, namun wajib memadukan fasilitasi pihak pemerintah bersama kondisi yang ada di masing-masing daerah,” ujar Veronica.
Menurutnya, pihak pemerintah pada saat ini tengah berada pada momentum penting demi membangun kebijakan berbasis bottom-up atau kebutuhan masyarakat sekitar di tingkat akar rumput.
Karena itu, Kemen PPPA berupaya menjahit berbagai program pihak pemerintah agar benar-benar sampai ke desa dan menjawab kebutuhan wanita, anak, dan kelompok rentan secara nyata.
Ia lalu mencontohkan aksi nyata kaum wanita di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sukses mengelola lahan perhutanan.
“Melalui program tersebut, wanita diberi kesempatan menjadi agen perubahan bersama cara mengelola lahan Perhutanan Sosial sebagai entry point pemberdayaan ekonomi wanita sekaligus penguatan ketahanan pangan masyarakat sekitar,” jelas Veronica.
Dalam kesempatan tersebut, Veroniva juga menekankan pentingnya membangun perspektif gender di seluruh keaparatur negara kementerianan dan lembaga.
Menurutnya, tantangan pada saat ini bukan terletak pada ada atau tidaknya program, melainkan bagaimana perspektif gender diwujudkan dalam implementasi kebijakan pembangunan yang masih belum sepenuhnya responsif gender.
“Kita ingin mendorong bagaimana desa mandiri berbasis gender ini benar-benar direalisasikan. Jadi bukan cuma konsep, namun menjadi kenyataan di masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan Kemen PPPA terbuka demi berkolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk komunitas, akademisi, dan organisasi masyarakat sekitar sipil dalam mendorong transisi energi berkeadilan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti menyebutkan SHEnergy Fest 2026 menjadi ruang demi memperkuat perspektif wanita dalam transisi energi di Indonesia.
Menurutnya, isu energi tidak cuma soal teknologi, namun juga berkaitan langsung bersama kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap wanita serta kelompok rentan.
More Read
“Hasil diskusi dalam SHEnergy Fest 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan policy paper demi disampaikan kepada pihak pemerintah, termasuk sebagai masukan dalam penguatan kebijakan energi nasional yang makin inklusif dan berperspektif gender,” ujar Khotimun.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
