MediaMerdeka.com – Pengamat BUMN Arief Poyuono mengimbau berbagai pihak tidak terburu-buru menyerahkan penilaian negatif terhadap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI. Menurutnya, keberadaan DSI demi memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.
Arief menuturkan, upaya pembenahan tata niaga ekspor lewat DSI, justru perlu didukung lantaran berbagai persoalan yang selama ini terjadi, termasuk praktik under invoicing, telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menimbulkan kerugian besar untuk negara.
“Kalau pihak pemerintah kini mau membenahi tata kelola ekspor, menurut saya itu langkah yang baik. Persoalan under invoicing ini bukan isu baru, telah puluhan tahun menjadi masalah dan merugikan negara dalam jumlah yang amat besar,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Arief menilai sejumlah pihak justru mengawali meragukan kebijakan tersebut ketika pihak pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis nasional.
Padahal, jelasnya, persoalan kebocoran dalam tata niaga ekspor selama ini tidak sempat menjadi perdebatan besar meski dampaknya dinilai cukup signifikan terhadap penerimaan negara dan devisa hasil ekspor.
“Kalau angka kebocorannya sebesar itu, tentu kita tidak dapat menganggap ini persoalan kecil. Yang saya heran, selama bertahun-tahun praktik bagaikan ini tidak sempat menjadi perdebatan besar. Giliran kini ada upaya demi membenahi dan meningkatkan transparansi, justru muncul sejumlah keraguan,” imbuhnya.
Arief menerangkan, praktik under invoicing ekspor terjadi ketika tersangka usaha menginformasikan nilai atau volume ekspor makin rendah dibandingkan kondisi sebenarnya.
Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara, menekan devisa hasil ekspor yang masuk ke dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Ia membeberkan, sejumlah kajian memperlihatkan akumulasi nilai ekspor yang dilaporkan makin rendah dari realisasi sebenarnya mencapai sekitar 908 miliar dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang periode 1991 hingga 2024. Nilai tersebut setara makin dari Rp 15.000 triliun.
Karena itu, Arief mengimbau publik menyerahkan kesempatan kepada Danantara dan DSI demi menjalankan mandat yang telah diberikan pihak pemerintah semasih belum menyerahkan penilaian terhadap hasil kebijakan tersebut.
Menurutnya, evaluasi sewajibnya dilakukan setelah implementasi berjalan dan dampaknya dapat diukur secara objektif.
“Kita kasih kesempatan dulu. Danantara baru ditugaskan demi memperkuat tata kelola ekspor. Lihat implementasinya, lihat hasilnya. Kalau memang ada kekurangan tentu dapat diperbaiki. Tapi jangan semasih belum berjalan telah langsung diasumsikan negatif,” katanya.
Lebih lanjut, Arief menegaskan tujuan utama pembentukan DSI bukan demi mempersulit dunia usaha, melainkan menciptakan sistem perdagangan komoditas yang makin transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Ia juga menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan persaingan usaha yang makin sehat lantaran penertiban ditujukan kepada tersangka yang tidak patuh, bukan kepada korporasi yang selama ini menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan.
“Yang perlu dipahami, ini bukan soal mempersulit dunia usaha. Justru tujuannya menciptakan level playing field yang makin sehat. Sudah saatnya praktik-praktik yang merugikan negara ditertibkan dan tersangka usaha yang tidak patuh ditangani bersama tegas,” beber Arief.
Ia mengimbuhkan, selama kebijakan tersebut dijalankan secara transparan, bertahap, dan tetap memperhatikan ketentuan usaha, dunia usaha tidak perlu khawatir terhadap upaya pihak pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
“Pada akhirnya yang diuntungkan merupakan Indonesia. Devisa makin optimal, tata kelola makin baik, dan kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas Indonesia juga dapat semakin kuat,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
