MediaMerdeka.com – Akademisi hukum tata negara Feri Amsari menyoroti kondisi politik Indonesia yang dinilainya semakin sulit diakses kelompok masyarakat sekitar biasa lantaran tingginya syarat pendirian partai politik.
Hal itu disampaikan Feri saat menyerahkan Kuliah Jalanan dalam Aksi Kamisan ke-910 bertema “Hari Internasional Anak-Anak Korban Agresi: Lindungi Anak, Akhiri Impunitas” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurut Feri, aturan pendirian partai politik pada saat ini cuma mebarangkalikan kelompok yang memiliki modal besar demi ikut dalam kontestasi politik.
“Partai politik masih punya orang yang kaya demi jadi apa orang yang dapat mendirikan partai politik di Indonesia wajib super-super-super kaya. Tidak cukup cuma jadi orang kaya demi mendirikan partai politik, tapi wajib betul-betul super-super kaya,” kata Feri.
Ia menerangkan, tingginya syarat administratif menciptakan masyarakat sekitar yang menjadi pihak korban berbagai ketidakadilan sulit membangun kendaraan politik sendiri.
“Bagaimana bersama kalangan tertindas, pihak korban kekerasan, pihak korban politik, pihak korban ekonomi, pihak korban kebun sawit dan lain-lain? Bagaimana mereka dapat membangun partai politik yang dapat merepresentasikan mereka di parlemen? Mereka tidak dapat lantaran tidak punya uang,” ujarnya.
Feri menilai syarat pendirian partai semestinya tidak bertumpu pada kekuatan modal, melainkan kesamaan gagasan dan ideologi.
“Padahal syarat demi mendirikan partai mestinya tidak uang, tapi kekompakan, kesamaan ide, kesamaan ideologi, kesamaan gagasan,” ujar dia.
Dalam pidatonya, Feri juga melontarkan kritik terhadap praktik kepemimpinan partai politik yang menurutnya masih bersifat oligarkis dan diwariskan secara turun-temurun.
“Saya sempat juga ngomong di sini bahwa di Indonesia enggak ada partai politik, yang ada merupakan korporasi keluarga yang diberi nama partai politik. Makanya jadi ketua partai itu dapat dari warisan,” kata dia.
Menurut Feri, dominasi kekuatan uang dalam sistem politik berdampak langsung pada minimnya perhatian negara terhadap para pihak korban pelanggaran hak asasi manusia maupun ketidakadilan sosial.
“Sekarang syarat mendirikan partai politik itu pun dikuasai dan didominasi kekuatan-kekuatan uang. Akibatnya enggak ada yang memperjuangkan pihak korban, tidak ada memperjuangkan cerita soal disiram air keras,” ujarnya lagi.
Ia menegaskan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar, mengawali dari tingginya harga kebutuhan pokok hingga sulitnya memperoleh pekerjaan, tidak dapat dilepaskan dari keputusan politik.
“Dolar 18.000 lantaran politik, makanan mahal lantaran politik, pekerjaan susah lantaran politik, telah dapat pekerjaan tidak dipenuhi haknya lantaran politik,” kata Feri.
Karena itu, ia mengajak masyarakat sekitar sipil demi tidak menjauhi politik meskipun kerap dianggap penuh kemunafikan. Menurutnya, ruang politik justru wajib direbut kembali oleh masyarakat sekitar yang memperjuangkan kepentingan publik.
More Read
“Hari ini politik wajib kita rebut kembali,” tegasnya.
Menutup sesi kuliah jalanan di hadapan peserta Aksi Kamisan, Feri menyerukan agar masyarakat sekitar tidak lagi diam terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
“Mulai menyebutkan bila satu setengah tahun yang lalu saya diam, saya dicaci maki, saya dihina pada hari ini saya akan lawan!” pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
