MediaMerdeka.com – Suasana rapat kerja Komisi VII DPR RI pada Rabu (3/6/2026) diwarnai momen menarik saat Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan kekecewaannya secara terbuka kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Saleh mengaku merasa diabaikan lantaran tidak disapa oleh Sang Menteri saat memasuki ruang rapat.
Momen ini bermula ketika Menteri Pariwisata baru saja menyelesaikan paparannya mengenai evaluasi kinerja dan serapan anggaran Semester I Tahun 2026.
Karena Menteri wajib meninggalkan rapat makin awal demi agenda lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyerahkan kesempatan pertama kepada Saleh demi menyerahkan catatan.
“Terima kasih Ibu Menteri telah menyerahkan penyampaian terkait bersama program-program yang telah dilaksanakan oleh Keaparatur negara kementerianan Pariwisata di semester 1 2026. Untuk itu kita akan langsung saja berdiskusi. Dari meja pimpinan dahulu telah ada Pak Ketua yang ingin menyampaikan catatan lantaran waktu juga terbatas, Ibu Menteri ada rapat yang wajib hadir langsung. Saya silakan Pak Ketua,” ujar Chusnunia di ruang rapat.
Namun, mengawali bicaranya, Saleh justru menyinggung perlakuan yang ia terima saat tiba di ruangan. Ia membandingkan perlakuan Menteri terhadap dirinya bersama anggota Komisi VII lainnya, Lamhot Sinaga.
“Terima kasih telah hadir seluruh, ini lantaran Bu Menteri mau pergi duluan makanya saya mau bicara, takutnya saya enggak sempat bicara. Karena saya pas masuk tadi tidak disapa, yang disapa malah Pak Lamhot,” kata Saleh.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menceritakan detail kejadian yang menciptakannya merasa janggal.
“Jadi begitu Pak Lamhot masuk, ‘selamat datang Pak Lamhot’. Jadi saya pas datang tadi, padahal saya terlambatnya tiga menit, empat menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun enggak. Jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri hehe,” ungkap Saleh sambil tersenyum.
Saleh menegaskan bahwa tegurannya tersebut merupakan bentuk keterbukaan dirinya sebagai orang Medan.
“Jadi biasa lah, bila orang Medan kan terus terang pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itulah yang saya rasakan,” tambahnya.
Setelah menyampaikan keluhannya, Saleh beralih ke substansi rapat. Ia mengkritik distribusi anggaran di Keaparatur negara kementerianan Pariwisata yang dinilai tidak merata antar kedeputian.
Ia menyoroti besarnya porsi anggaran demi promosi dan event dibanding unit kerja lain yang cuma mendapat alokasi kecil.
“Masing-masing kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara riil pada 2026 lalu dan gimana ekspektasi dari Kemenpar ini pada tahun 2027,” ucap Saleh.
More Read
Ia juga menekankan bahwa penyerapan anggaran wajib menyerahkan dampak nyata untuk sektor pariwisata dan ekonomi nasional, bukan sekadar angka di atas kertas.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
