Serahkan Konsep PPHN, MPR Ungkap Keprihatinan Prabowo soal ‘Demokrasi Mahal’ dan Korupsi di Daerah

admin
By
admin
3 Min Read
baca 10 detik

MediaMerdeka.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, berserta jajarannya menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kekepala negaraan, Jakarta, pada Senin (3/8/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, pimpinan MPR secara resmi menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai arah pembangunan bangsa jangka panjang.

Awalnya Muzani menerangkan, bahwa kedatangannya merupakan untukan dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi antarlembaga negara.

Ia menyebut diskusi bersama Presiden berlangsung amat produktif dan substansif.

“Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tahun lalu masih menjadi draf dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk. Dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang sejumlah hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan bersama Pokok-Pokok Haluan Negara,” ujar Muzani dalam konferensi pers usai pertemuan di Istana.

Muzani menekankan bahwa PPHN ini dirancang demi menjadi kompas pembangunan yang berkelanjutan, tanpa terputus oleh pergantian kepemimpinan nasional.

Menurutnya, Presiden Prabowo menyambut baik gagasan tersebut agar pembangunan memiliki kesinambungan.

“Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat demi menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman untuk lintas pihak pemerintahan. Karena PPHN ini tidak dimaksudkan demi pihak pemerintahan sesaat, namun menjadi arah untuk perjalanan pihak pemerintahan melintasi periodisasi,” kata Muzani menyampaikan pesan Presiden.

Ia mengimbuhkan bahwa Presiden menyerahkan perhatian besar pada poin-poin di dalam draf tersebut, termasuk mengenai proses demokratisasi di Indonesia.

Muzani membeberkan, adanya keprihatinan mendalam dari Presiden Prabowo terkait tingginya biaya demokrasi di tingkat daerah yang kerap berujung pada tindak pidana korupsi.

“Namun beliau amat prihatin bersama berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu sejumlah kepala daerah yang lalu terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau amat prihatin, lantaran itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius demi dipikirkan,” jelas Muzani.

Selain membahas PPHN, pimpinan MPR RI juga hadir demi mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda penting kenegaraan pada bulan Agustus ini.

“Sidang Tahunan MPR tahun 2026 rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026,” kata dia.

“Dan kedatangan kami pada pada hari ini mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara demi menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, MPR juga mengundang Presiden dalam Peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang akan dirayakan bersamaan pada akhir pada bulan ini.

“Kami juga mengundang Presiden dalam Peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang akan jatuh pada tanggal 29 Agustus. Dua peristiwa penting itu kami jadikan satu rencana yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *