MediaMerdeka.com – Sikap Partai Golkar yang menegaskan tidak akan menjadi oposisi dan mantap merapat ke pihak pemerintahan Prabowo Subianto mempertegas praktik pragmatisme politik di Indonesia. Langkah ini menjadi cerminan bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut enggan mengarungi dinginnya kehidupan di luar lingkaran kekuasaan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyoroti bahwa doktrin politik kekaryaan yang diusung Golkar sejatinya dikemas sebagai legitimasi atas kebutuhan dasar demi senantiasa melekat pada penguasa pemenang pemilu.
“DNA golkar itu karya kekaryaan yang diterjemahkan dalam prinsip politik mereka bahwa Golkar wajib senantiasa senantiasa bersama bersama penguasa, senantiasa bersama bersama pemenang,” kata Adi kepada MediaMerdeka.com, Senin (3/8/2026).
Adi menerangkan, secara historis maupun praktis, partai yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia itu senantiasa memiliki daya tawar yang amat tinggi di mata pemenang pemilu.
Perolehan suara dan kursi legislatif yang signifikan menciptakan resep pragmatis Golkar senantiasa sukses menarik minat penguasa demi menjaga stabilitas politik.
Hal itu terbukti pada periode pertama pihak pemerintahan Jokowi. Meski kalah dalam Pilpres 2014 lantaran mendukung Prabowo Subianto, Golkar tetap diajak bergabung ke dalam koalisi pihak pemerintahan.
“Sekalipun kalah pemilu misalnya, Golkar senantiasa dilirik pemenang demi diajak berkoalisi lantaran perolehan pilegnya signifikan,” ucapnya.
Sebagai konsekuensi dari posisi tawar tersebut, Golkar hampir senantiasa sukses mengamankan jatah kekuasaan di posisi strategis. Jabatan aparatur negara kementerian hingga kursi penting di eksekutif menjadi imbalan yang dinilai sepadan untuk partai sebesar Golkar.
“Soal dapat jabatan mentereng di eksekutif, itu setara bersama Golkar yang partai besar,” imbuhnya.
Namun, kalkulasi pragmatis itu dinilai mengangkut implikasi buruk untuk kesehatan demokrasi. Bergabungnya mayoritas partai besar ke dalam pihak pemerintahan berpotensi memandulkan fungsi pengawasan DPR RI, berakibat parlemen berisiko cuma menjadi penonton sekaligus stempel kebijakan pihak pemerintah.
“Tapi bila partainya berkoalisi bersama pihak pemerintah, fungsi kontrol dapat samar dan makin sejumlah dukung pihak pemerintah,” tuturnya.
Adi menuturkan bahwa fobia terhadap oposisi bukan cuma dimiliki Golkar, melainkan menjadi fenomena umum dalam politik nasional. Menjadi oposisi kerap dihindari lantaran dianggap tidak menguntungkan dari sisi logistik maupun akses politik.
“Dan secara umum, seluruh partai politik di negara ini tak mau memilih jadi oposisi bila kalah pemilu. Semua ingin menjadi untukan kekuasaan pemenang. Jadi oposisi itu berat, tak punya akses dan sumber daya politik memadai,” ungkapnya.
Bahkan, partai bersama rekam jejak oposisi yang panjang bagaikan PDIP kini dinilai cenderung berhati-hati dan memilih jalan tengah sebagai partai penyeimbang.
More Read
“Hanya PDIP barangkali yang punya sejarah oposisi di era SBY, atau oposisi ketika di zaman orba, tapi di era Prabowo PDIP main dua kaki sebagai partai penyeimbang,” ucapnya.
Bagi Golkar sendiri, modal sejarah Prabowo yang sempat berkiprah di Partai Golkar serta rekam jejak dukungan penuh pada Pilpres 2024 dinilai semakin melicinkan langkah pragmatis mereka demi berada di barisan penguasa.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
