MediaMerdeka.com – Badan Gizi Nasional (BGN) putuskan tidak akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala BGN, Nanik S Dayeng, menyebutkan bahwa jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah 3T relatif kecil, berakibat pembangunan dapur baru dinilai tidak efisien dari sisi anggaran.
“Kita intinya tidak wajib membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita dapat memakai dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menerangkan, terdapat sejumlah wilayah 3T yang cuma memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat program MBG.
“Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak barangkali kita membangun dapur-dapur baru,” ujarnya.
Karena itu, BGN akan mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia di daerah, baik milik sekolah maupun fasilitas umum lainnya, demi mendukung penyediaan makanan bergizi untuk masyarakat sekitar.
“Jadi yang telah ada existing, entah dapurnya siapa, barangkali ada dapur umum atau apa, intinya tidak wajib membangun dapur baru,” kata dia.
Nanik menyebutkan pendekatan tersebut menjadi untukan dari strategi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan BGN.
Berbeda bersama skema semasih belumnya yang sepenuhnya mengandalkan pendanaan negara demi pembangunan dapur, kini pihak pemerintah membuka berbagai alternatif sumber pembiayaan.
Menurut dia, salah satu opsi yang tengah didorong merupakan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun sektor swasta.
“Dulu kan formasinya dibangun bersama pakai seluruhnya anggaran negara. Yang kini itu kita coba ada alternatif-alternatif lain,” katanya.
Selain CSR korporasi, BGN juga membuka peluang pemanfaatan hibah dari negara sahabat dan lembaga filantropi demi mendukung pembangunan fasilitas pendukung MBG.
“Ada hibah dari negara lain. Bahkan kini telah ada juga sejumlah yayasan yang menyambut baik hibah demi membangun dapur,” ungkap Nanik.
Ia mengimbuhkan, korporasi yang memiliki aktivitas usaha di wilayah terpencil juga dapat berkontribusi melalui program CSR, terutama apabila terdapat sekolah atau kelompok penerima manfaat di sekitar lokasi usaha mereka.
More Read
“Kemudian ada juga misalnya bila ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, lalu ada sekolah dan lain-lain, mereka juga punya CSR kan. Nah, itu demi dapat membangun,” tuturnya.
Dengan skema tersebut, Nanik menginginkan perluasan program MBG ke wilayah 3T dapat berjalan makin cepat tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi ada sejumlah alternatif, intinya demi mengurangi beban anggaran APBN,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
