MediaMerdeka.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayeng langsung memprioritaskan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik menyebutkan langkah efisiensi diperlukan agar program MBG tetap berjalan optimal tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat.
Menurut dia, anggaran MBG yang pada saat ini berada di kisaran Rp268 triliun masih berpeluang ditekan melalui sejumlah pembenahan tata kelola dan pelaksanaan program.
“Hal pertama yang kami lakukan merupakan demi menjalankan efisiensi anggaran. Sehingga meskipun kini telah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami menginginkan masih dapat menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menerangkan, BGN akan menjalankan efisiensi di berbagai sektor yang berkaitan bersama pelaksanaan program MBG. Langkah pertama yang akan dilakukan merupakan menjalankan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat agar program makin tepat sasaran.
Selain itu, BGN juga memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur-dapur baru yang semasih belumnya dirancang demi mendukung pelaksanaan MBG.
“Kedua, moratorium dapur titik-titik baru,” ujarnya.
Di saat yang sama, BGN akan menjalankan evaluasi dan pembenahan terhadap dapur yang telah berdiri dan beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar fasilitas hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Nanik, dapur yang tidak memenuhi standar kualitas akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara operasional.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai bersama standar demi menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” jelasnya.
Tak cuma itu, BGN juga akan mengubah fokus pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik menyebut pihak pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif skema agar program di daerah 3T dapat berjalan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Keempat, merealisasikan program MBG demi daerah 3T bersama sejumlah alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN,” katanya.
Langkah-langkah tersebut menjadi agenda awal Nanik setelah ditunjuk memimpin BGN di tengah upaya pihak pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
