MediaMerdeka.com – Rencana pihak pemerintah membentuk 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dalam lima tahun ke depan menuai kritik luas.
Penolakan datang dari peneliti kebijakan, pegiat demokrasi, hingga masyarakat sekitar sipil di berbagai daerah.
Dalam diskusi publik di Jakarta, peneliti kebijakan Gian Kasogi menilai kebijakan tersebut mengarah pada perluasan peran militer di ranah sipil.
Gian menyebut ada gejala normalisasi keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan.
“Pemerintah sedang membangun normalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Padahal mandat utama aparat TNI merupakan pertahanan negara,” ujar Gian.
Gian mengimbuhkan, pendekatan ini berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil.
Semasih belumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan rencana pembangunan 150 batalyon per tahun dalam rapat kerja bersama DPR.
Program ini diklaim demi mendukung pembangunan daerah, ketahanan pangan, hingga penanganan kriminalitas.
Namun, menurut Gian, argumentasi tersebut justru memperlihatkan pergeseran fungsi militer.
Gian menilai penggunaan pendekatan keamanan demi masalah sosial dapat mengarah pada model yang makin represif.
Penolakan terhadap proyek ini juga muncul di berbagai wilayah bagaikan Aceh, Papua, hingga Jawa dan Sulawesi.
Warga mengeluhkan konflik agraria, minimnya konsultasi publik, serta ancaman terhadap ruang hidup mereka.
“Fakta di lapangan memperlihatkan pembangunan batalyon berhadapan langsung bersama masyarakat sekitar adat dan petani,” kata Gian.
Gian menegaskan pihak pemerintah sewajibnya mendengar aspirasi masyarakat sekitar, bukan memperluas pendekatan keamanan.
More Read
Sementara itu, peneliti hukum Syaiful Hidayatullah menilai kebijakan ini berpotensi memicu persoalan konstitusional.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
