MediaMerdeka.com – Wacana potensi terjadinya ’98 jilid 2′ kembali mencuat setelah eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel memperingatkan Presiden Prabowo Subianto soal adanya konsolidasi besar yang demi menggulingkan pihak pemerintahan pada Juni hingga Juli 2026.
Isu tersebut muncul di tengah tekanan ekonomi, pelemahan rupiah, hingga meningkatnya keresahan publik.
Sosiolog Politik UMY, Zuly Qodir, menilai potensi gejolak sosial menyerupai Reformasi 1998 dapat terjadi apabila kondisi ekonomi terus memburuk. Menurutnya, pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memicu kemarahan publik yang sulit dibendung.
“Kalau terus-menerus dan lalu rakyat kemarahannya tidak dapat terbendung, ’98 jilid 2′ dapat terjadi, bulan Agustus atau bulan Juli,” kata Zuly kepada MediaMerdeka.com, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya pihak pemerintah perlu berhati-hati menyikapi situasi ekonomi dan sosial pada saat ini. Kondisi masyarakat sekitar yang semakin tertekan dapat memunculkan tindakan-tindakan spontan akibat frustrasi dan kesulitan hidup yang berkepanjangan.
“Kalau rupiah semakin nyungsep, kesengsaraan semakin merajalela, orang lapar itu ya dapat berbuat semena-mena gitu. Setelah habis semena-mena, ‘udah lah daripada gini demo aja sekalian. Kita rusuh-rusuh biar gak pusing.’ Makanya jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Tingkat keresahan masyarakat sekitar pada saat ini, kata Zuly, sebenarnya tidak kalah akut dibandingkan masa menjelang Reformasi 1998 silam. Namun, ia menilai masyarakat sekitar cenderung memilih diam.
Hal ini tidak terlepas dari adanya rasa takut terhadap berbagai kebarangkalian intimidasi maupun tindakan represif.
“Sebetulnya sama akutnya, cuma mereka malas ngomong, malas bicara keras lantaran daripada disiram air keras kan, jadi mereka diam-diam aja. Jadi ketakutannya kini telah luar biasa bagaikan ’98,” ucapnya.
“Cuman lantaran tentaranya kini kuat sekali membela kepala negara berakibat baik masyarakat sekitarnya diam. Daripada tiba-tiba habis pulang salat subuh disiram air keras, lagi pulang dari nonton tiba-tiba digebukin, maka mereka makin baik diam saja,” tambahnya.
Ia mengimbuhkan, denyut kegelisahan publik pada saat ini cukup besar meski tidak senantiasa tampak di ruang publik. Hal itu dapat dipahami dari sejumlah respons masyarakat sekitar terhadap program pihak pemerintah yang memperlihatkan adanya ketidakpuasan terpendam.
“Secara denyut nadi, kegelisahan dan keresahan masyarakat sekitar itu telah luar biasa, walaupun senantiasa dikatakan, ‘enggak, masyarakat sekitar enggak resah,’ buktinya pada saat ditanya ‘apakah MBG penting?’ kan menyebutkan tidak,” ujarnya.
Zuly menuturkan gerakan massa bagaikan tahun 1998 masih berpotensi muncul apabila ada momentum dan konsolidasi dari kelompok kalangan akademisi maupun masyarakat sekitar sipil.
Namun, dalam hal ini, ia menyoroti seuntukan perguruan tinggi yang dinilai kini tidak lagi kritis terhadap pihak pemerintah. Sejumlah kampus itu kini makin memilih diam lantaran berbagai kepentingan proyek dan kebijakan tertentu.
Karena itu, menurutnya, potensi gerakan justru kebarangkalian muncul dari kelompok kampus maupun elemen masyarakat sekitar di luar lingkaran tersebut.
Tak lupa, ia menyinggung pola pengamanan aparat yang dinilainya bermakinan dalam merespons aksi massa maupun kegiatan publik tertentu. Kondisi itu dapat menjadi pemantik aksi masyarakat sekitar sipil yang makin besar.
“Yang demo 10 orang, yang mengamankan 30, nah ini kan bahaya sekali menurut saya, yang nonton film pesta babi 100, yang datang mengamankan 300, ini kan bermakinan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

