MediaMerdeka.com – Rencana pihak pemerintah membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) melalui Keaparatur negara kementerianan Pertahanan menuai kritik keras dari kalangan jurnalis dan pegiat hak asasi manusia.
Kehadiran batalyon yang disebut-sebut akan terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, hingga pembangunan daerah itu dinilai memperluas militerisasi ruang sipil dan mengancam demokrasi.
Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, mempertanyakan logika negara yang terus mempersejumlah batalyon di tengah berbagai persoalan sipil yang sewajibnya diberakhirkan melalui pendekatan kesejahteraan.
“Sebetulnya musuh negara ini siapa? Jangan-jangan rakyatnya sendiri, sampai negara begitu takut dan merekrut terlalu sejumlah tentara bersama dalih mengurus pertanian dan peternakan,” ujar Nany.
Menurut dia, pembentukan batalyon baru memperlihatkan pergeseran orientasi militer ke sektor-sektor sipil yang justru menggerus ruang demokrasi. Nany menilai, kehadiran tentara di wilayah-wilayah agraria berpotensi memperbesar konflik sumber daya alam dan mempersempit ruang kebebasan masyarakat sekitar.
Ia mencontohkan konflik agraria di Papua yang terus berulang dalam proyek-proyek pangan nasional sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau ujung-ujungnya tentara turun ke sawah dan masuk ke tanah adat masyarakat sekitar, lalu petani kita ke mana? Negara ini negara agraris, sewajibnya yang diperkuat merupakan petaninya, bukan militernya,” kata dia.
Nany juga menyinggung menurunnya jumlah petani muda di Indonesia. Menurut dia, persoalan regenerasi petani tidak dapat dijawab bersama menghadirkan aparat militer di sektor pangan.
Lebih jauh, AJI menilai keberadaan BTP berpotensi memperburuk situasi kebebasan pers di Indonesia. Nany menyebutkan, berdasarkan catatan AJI, aparat keamanan masih menjadi tersangka dominan kekerasan terhadap jurnalis.
“Pelaku kekerasan tersejumlah terhadap jurnalis masih pihak kepolisian, lalu disusul tentara. Tentara kerap dianggap sebagai musuh kebebasan pers, terutama terhadap jurnalisme investigasi dan advokatif,” ujar Nany.
Menurut dia, cara pandang militer yang berlindung di balik dalih rahasia negara kerap kali bertabrakan bersama prinsip keterbukaan informasi yang dijalankan jurnalis.
Ia mengingatkan, keberadaan batalyon di kawasan terpencil dan wilayah konflik sumber daya alam dapat memunculkan swasensor di tengah masyarakat sekitar maupun media.
“Wartawan jadi tidak berani menulis, rakyat tidak berani bicara. Liputan investigasi terhadap konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam juga akan semakin sulit dilakukan,” katanya.
More Read
Selain ancaman fisik, Nany menilai jurnalis juga berpotensi merasakan kriminalisasi dan serangan digital ketika mengungkap fakta-fakta di lapangan yang berkaitan bersama proyek negara maupun aktivitas aparat.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
