MediaMerdeka.com – Mahasiswa pecinta alam (Mapala) menilai pihak pemerintah masih belum serius membuka ruang dialog bersama kelompok muda yang selama ini aktif mengawal isu lingkungan hidup.
Hal itu disampaikan Koordinator Mapala se-Jabodetabek, Nurma Anisa, dalam konferensi pers Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar WALHI di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Nurma mengaku bersama jaringan Mapala dari berbagai daerah telah sejumlah kali mendatangi Keaparatur negara kementerianan Kehutanan demi menyampaikan hasil kajian mengenai persoalan lingkungan, mengawali dari tambang, konflik agraria, hingga nasib masyarakat sekitar adat.
Namun, respons yang diterima justru jauh dari harapan.
“Jadi dalih dari Keaparatur negara kementerianan Kehutanan merupakan mereka tidak mau berbicara hal yang tidak berdasarkan data konkret,” kata Nurma.
Padahal, menurut dia, kalangan akademisi telah mengangkut laporan hasil kajian dari berbagai daerah di Indonesia.
“Jadi kita telah mengangkutkan laporan dari setiap daerah, kawan-kawan se-Indonesia mereka menjalankan kajian di daerah masing-masing dan kita bawakan bukti-bukti yang telah dicantumkan oleh kawan-kawan yang ada di daerah,” ujarnya.
Nurma menilai tuntutan pihak pemerintah agar kalangan akademisi mengangkut data resmi justru bertolak belakang bersama minimnya transparansi yang selama ini terjadi.
“Sedangkan kita tahu bahwasanya setiap hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak adanya transparansi setiap hal ataupun dokumen yang mereka lakukan bagaikan itu,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Nurma juga sempat mengangkat persoalan masyarakat sekitar adat yang kehilangan ruang hidup akibat penggusuran. Namun menurutnya, tanggung jawab justru dikembalikan kepada kalangan akademisi.
“Justru Keaparatur negara kementerianan Kehutanan kembali melemparkan kepada kami bahwasanya itulah tugas kalian sebagai kalangan akademisi demi menjalankan edukasi kepada mereka-mereka yang tidak paham terhadap peraturan dan teknologi,” kata Nurma.
Ia lantas mempertanyakan logika pihak pemerintah yang mengimbau kalangan akademisi mengedukasi masyarakat sekitar adat, sementara negara dinilai masih belum mampu menjamin perlindungan terhadap kelompok tersebut.
“Bagaimana mereka dapat paham tentang hukum sementara itu mereka aja tidak paham tentang teknologi dan tidak punya data penduduk, tidak punya kartu tanda penduduk,” ujarnya.
Pengalaman yang teramat membekas untuk Nurma merupakan ketika sejumlah kalangan akademisi justru ditanya mengenai jumlah pohon yang sempat mereka tanam.
More Read
“Kami dari masing-masing delegasi di setiap institusi dipertanyakan, ‘Kalian berbicara soal lingkungan kini, kamu telah berapa kali menanam pohon? Kamu telah berapa pohon yang telah kamu tanam?’” katanya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
