MediaMerdeka.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik arah kebijakan ekonomi pihak pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
WALHI menilai target tersebut berpotensi memperluas eksploitasi sumber daya alam dan mengorbankan ruang hidup masyarakat sekitar.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI Nasional, Patria Rizky Ananda, menyebutkan pihak pemerintah pada saat ini makin fokus mendorong investasi dan ekspansi usaha demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa sektor swasta itu menyumbang 90 persen aktivitas ekonomi nasional. Untuk menuju ke 8 persen, pihak pemerintah itu akan mendorong kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha,” kata Patria dalam konferensi pers Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 bertajuk “Selamatkan Ruang Hidup, Wujudkan Keadilan Ekologis Pulihkan Indonesia” di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi memperluas industri ekstraktif, mengawali dari perkebunan sawit hingga hilirisasi tambang mineral kritis.
“Jadi bila Bang Eky tadi jalan dari Jawa ke Sumatera liatnya sawit, ke depan tuh ke Papua Bang, barangkali naik bus dari sini dapat juga Bang, sawit seluruh nanti Bang,” ujarnya.
Patria menyoroti dampak yang telah dirasakan masyarakat sekitar di sekitar kawasan industri dan tambang. Salah satunya terjadi di Pulau Obi, Maluku Utara, di mana nelayan wajib melaut makin jauh akibat aktivitas industri nikel.
“Nelayan itu telah wajib melaut makin jauh dari tempat mereka biasanya melaut. Padahal perahu mereka itu mesinnya kecil, jadi mereka nggak dapat melaut makin jauh,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi selama ini berjalan beriringan bersama kenaikan emisi karbon nasional.
Berdasarkan data yang ia sampaikan, emisi Indonesia pada 2024 meningkat dibandingkan tahun semasih belumnya, terutama dari sektor energi, industri, transportasi, dan eksploitasi bahan bakar.
Karena itu, WALHI mengimbau pihak pemerintah mengonfirmasi manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat sekitar luas, bukan cuma korporasi besar.
“Masyarakat, kelompok rentan, petani, nelayan, masyarakat sekitar adat, wanita, mereka yang tinggal di pesisir-pesisir dan pulau-pulau kecil itu mereka wajib merasakan juga manfaatnya. Jangan sampai ruang hidup mereka direnggut atas nama pertumbuhan ekonomi itu,” tegasnya.
Senada, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli, menilai eksploitasi sumber daya alam selama puluhan tahun telah menyebabkan kerusakan lingkungan serius di Sumatra, khususnya di Riau.
Ia membeberkan luas hutan alam Riau yang sekitar 30 tahun lalu mencapai 5 juta hektare kini tersisa sekitar 1,3 juta hektare.
More Read
“Hutannya dari hutan alam di hampir 30 tahun yang lalu itu 5 juta dan kini itu 1,3 juta hektar yang tersisa,” kata Ahlul.
Menurutnya, berbagai rezim pembangunan telah mendorong eksploitasi melalui industri kayu, hutan tanaman industri, perkebunan sawit hingga pertambangan yang berdampak pada rusaknya daerah aliran sungai dan ekosistem gambut.
WALHI menegaskan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sewajibnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum evaluasi kebijakan pembangunan yang selama ini dinilai makin berpihak pada investasi ketimbang perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat sekitar.
More Read
“Jangan sampai ruang hidup mereka nih direnggut atas nama pertumbuhan ekonomi itu… Kebijakan itu wajib berpihak kepada masyarakat sekitar luas gitu bukan 1% terkaya,” pungkas Patria. (Reporter: Dinda Pramesti K)
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
